JAKARTA, LINTAS – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka peluang investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dikatakan sangat menjanjikan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan berdasarkan Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, kebutuhan rumah di IKN diperkirakan sebanyak 16.000 unit.
“Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Iwan dalam keterangan IKN, Selasa (14/11/2023).
“Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan akan pindah ke sana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas Hankam serta masyarakat umum,” lanjutnya.
Iwan menjelaskan, pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I sebanyak 2.500 unit dengan dana dari APBN.
Lalu, 3.000 unit melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Iwan mengatakan Pemerintah juga memberikan kemudahan insentif fiskal dan nonfiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023.
Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Belum Selesai pada 2024, Hanya untuk Upacara 17 Agustus
Kemudan insentif tersebut berupa perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.
“Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni smart and green,” ujarnya.
Target Hunian Layak di IKN
Soal kemudahan investasi Rumah Di IKN, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, menjelaskan pemerintah tetap optimistis.
Pembangunan perumahan dan properti diyakini akan tetap tumbuh kuat, dalam pembangunan infrastruktur di IKN.
“Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja, baik asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia,” ujarnya.
Fitrah menjelaskan pemerintah menargetkan sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak di IKN pada 2024.
Ini menjadi tantangan penyelenggaraan perumahan, mengingat angka kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas 2021 yang mencapai 12,71 juta unit, dan juga pertumbuhan Kepala Keluarga baru mencapai 700.000-800.000 per tahun.
Kementerian PUPR dalam hal ini fokus program pembangunan perumahan nasional adalah dengan memperkuat infrastruktur guna pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.
Fitraj mengatakan kementerian PUPR saat ini terlibat dalam pembangunan dan pemindahan ibukota negara ke IKN dengan mempersiapkan sejumlah infrastruktur dasar.
Fitrah mengatakan Kementerian PUPR hingga kini telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai hunian sementara yang mampu menampung hingga 16 ribu pekerja Proyek di IKN dan juga membangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona KIPP IKN. (ATO)
Baca Juga: PLN Bangun 26 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di IKN Sampai 2024
