JAKARTA, LINTAS — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam di Provinsi Papua Selatan.
Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Wanam hingga tuntas 100 persen.
Penandatanganan kontrak berlangsung di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (23/12/2025), sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa Pelabuhan Wanam memiliki peran strategis sebagai simpul logistik utama dalam mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan.
“Pelabuhan Wanam bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Papua Selatan,” ujar Masyhud dalam keterangan yang dikutip Rabu (24/12/2025).
Tahapan Pembangunan
Ia menjelaskan, penandatanganan kontrak ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Pelabuhan Wanam dapat diselesaikan secara menyeluruh. Hingga 12 Desember 2025, progres fisik pembangunan Pelabuhan Wanam sisi laut telah mencapai 87,39 persen.
Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan.
Penunjukan tersebut dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas
Pada kesempatan yang sama, Masyhud menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan kualitas.
“Saya berharap seluruh proses pelaksanaan kontrak ini dilakukan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan.
Di sisi lain, pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional, terutama di wilayah timur Indonesia serta kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut guna mewujudkan Indonesia yang terhubung, berdaulat, dan berdaya saing,” pungkas Masyhud. (CHI)
Baca Juga: Peserta Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Dilepas, Menhub Dudy: Menekan Potensi Kecelakaan
