JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani berbagai pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Pegunungan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi serta pemerintahan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan menjadi bagian penting dalam membuka keterhubungan antarkawasan di Tanah Papua. Infrastruktur tersebut juga dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” kata Dody.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah Papua sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah Jembatan Gantung Logonoba di Kali Uwe, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PU Pranoto mengatakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan telah melakukan survei untuk mengetahui kondisi kerusakan dan kebutuhan penanganannya.
“Ada jembatan gantung yang rusak di Kali Uwe, Distrik Wouma, dari BBPJN Papua-Papua Pegunungan sudah lakukan survei kerusakan,” ujar Pranoto.
Pembangunan Pusat Pemerintahan
Selain konektivitas, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Rencana pembangunan tiga gedung pemerintahan, yakni Gedung Gubernur, DPRD, dan MPRP, sebelumnya direncanakan pada 2024, tetapi pelaksanaannya tertunda karena kondisi sosial di lokasi.
Pranoto mengatakan Kementerian PU kini mengkaji kelayakan lokasi baru di Kabupaten Jayawijaya. Kajian tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang memungkinkan bagi pembangunan kawasan pemerintahan tersebut.
Pada 2026, Kementerian PU memiliki sekitar 114 kegiatan di Papua Pegunungan yang mencakup bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
Sejumlah kegiatan utama antara lain pengendalian banjir Sungai Wouma di Kota Wamena, peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer, pembangunan Jalan Towe Hitam–Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer, serta pembangunan Jalan Oksibil–Iwur sepanjang 4,79 kilometer.
Program lainnya mencakup preservasi jalan dan penanganan tanggap darurat untuk mendukung aksesibilitas masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan kondisi infrastruktur yang beragam.
Di sisi lain, masih terdapat 22 paket kegiatan yang belum terlaksana. Paket tersebut terdiri atas tujuh paket Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), 12 paket Bantuan Pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta tiga paket Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). (CHI)
