Mempertahankan kondisi kemantapan jalan menjadi fokus utama Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) Provinsi Kalimantan Tengah. Dari prosentase kemantapan pada akhir tahun 2020 sebesar 82,2% diharapkan dapat meningkat menjadi 89,1% pada akhir tahun 2021.
“Hampir semua paket di tahun 2021 hanya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Sedangkan untuk jalan yang dalam kondisi rusak berat tetap ditangani hingga naik kelas menjadi kondisi sedang sampai Desember nanti. Sehingga ketika survei kondisi jalan di tahun 2021 ini kemantapan jalan kami bisa meningkat dan kemudian bisa segera dianggarkan untuk rekonstruksi,” demikian Endro Kusumojoyo, ST, MT, Kepala Satker P2JN Kalimantan Tengah, saat ditemui Majalah Lintas akhir April 2021 lalu.
Beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia.
Total panjang jalan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.002 km dan terdapat kurang lebih 636 unit jembatan.
Adapun alokasi DIPA pada tahun 2021 sebesar Rp 55,5 miliar dengan total paket sebanyak 27 buah. Di antaranya tujuh paket pengawasan, 18 paket pengawasan, dan 2 paket milik balai.
“Delapan paket reguler sudah kontrak, enam paket merupakan paket lanjutan, dan empat paket masih lelang yaitu dua paket pengawasan penanganan longsoran dan dua paket multiyears yakni paket pengawasan pembangunan jalan dan jembatan Tumbang Hiran-Tumbang Samba sepanjang efektif 26 km selama dua tahun dan paket pengawasan preservasi jalan dan jembatan Tumbang Samba-Rabambang sepanjang efektif 28 km selama tiga tahun,” paparnya.
Lanjut Endro, menunjang pertumbuhan ekonomi terutama pada lokasi yang masih terdapat jalan tanah juga menjadi target dari P2JN Provinsi Kalteng.
“Masih ada sekitar 242 km jalan di lintas tengah yang masih dalam kondisi jalan tanah, sementara di sana banyak perkebunan sawit dan karet milik masyarakat. Akibatnya selama ini sangat sulit membawa hasil bumi keluar sehingga membuat biaya ekonomi pun semakin tinggi, dan ini sudah kami usulkan penanganannya,” katanya.
Selain itu, katanya selanjutnya, juga terdapat jalan tanah sepanjang 7 km yang menuju batas Kalimantan Timur ke arah ibu kota negara (IKN) yang baru.
“Kami juga berharap ini bisa segera ditangani karena untuk mendukung IKN sehingga transportasi bisa lancar dan perekonomian bisa bergerak,” imbuhnya.
Longsoran yang menghubungkan Desa Tumbang Hiran, Kecamatan Marikit, dan Desa Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kalimantan Tengah.
Kendala dan harapan
Endro menjelaskan salah satu yang menjadi kendala yaitu kondisi tanah gambut terutama di ruas Palangkaraya menuju arah Kapuas, sehingga dibutuhkan penanganan khusus menggunakan pemancangan cerucuk kayu galam.
Kemudian kendala berikutnya adalah perihal tiang-tiang listrik pada lokasi paket food estate.
“Ketika mendesain kita sudah berkoordinasi, tidak ada masalah dan karena itu jalan kabupaten kita desain sesuai kondisi dengan lebar bahu 1-2 meter, tapi belakangan ternyata ada masalah. Saat ini masih dikoordinasikan kembali dengan pemda. Ke depan, kita berharap agar pemda bisa membantu dalam pemindahan tiang listrik ini,” katanya.
Kendala lainnya adalah kendaraan-kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) milik tambang maupun perusahaan logging yang melintas di jalan nasional, juga menjadi kendala yang harus dihadapi. Meski sudah dikoordinasikan namun hingga kini masih belum teratasi.
Selain itu, juga terdapat permasalahan lahan terutama pada daerah longsoran, yang mana lokasi untuk membangun dinding penahan tanah bore pile berada di luar jalan nasional.
“Jadi ini di luar rumija kita, di area lereng tersebut masih milik warga sehingga kita perlu berkoordinasi dengan pemda, camat, dan aparat desa, agar paket pondasi kita bisa duduk di sana. Kemudian untuk mengatasi permasalahan longsoran ini, kami juga telah membuat paket longsoran dengan anggaran Rp 55 miliar untuk 20 titik longsoran. Sedang dalam proses lelang semoga bisa terlaksana dan selesai tahun ini,” jelas Endro.
Cristman PPK Perencanaan, Endro Kusumojoyo Kasatker P2JN Kalimantan Tengah, dan Marhata Tua PPK Pengawasan.
Sedangkan untuk jembatan, untuk saat ini terdapat dua jembatan dengan bentang 50 meter dan 60 meter yang kondisi lantainya rusak dan membutuhkan penanganan akibat dilintasi kendaraan batu bara. Rencananya akan dianggarkan untuk penggantian lantai jembatan pada tahun anggaran berikutnya.
Sebagai penutup, Endro mengutarakan supaya kemantapan jalan bisa terus ditingkatkan agar perekonomian tidak terganggu. Kemudian untuk wilayah yang masih terisolir dan dalam kondisi jalan tanah bisa segera terbuka sehingga sumber penghasilan masyarakat yang berupa hasil perkebunan bisa dibawa keluar dengan mudah dan menurunkan biaya ekonomi.
Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalteng dibantu oleh dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu PPK Perencanaan, Christman, ST, dan PPK Pengawasan Marhara Tua, SKom, ST.
