JAKARTA, LINTAS — Masterplan pembangunan daerah di perbatasan laut lepas, khususnya di Nias Utara, akan segera dibuat oleh kementerian-lembaga terkait yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Selama Kepulauan Nias, khususnya Nias Utara, tidak dijadikan lokasi prioritas, mustahil pembangunan bisa terlaksana dan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka saat Rapat Pembahasan Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Nias Utara, Rabu (17/7/2024), di Ruang Srikandi, Kemenkopolhukam, Jakarta.
Dalam rapat hibrida, yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Laksma Toto Gumulyo, tersebut disepakati, Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan segera menyusun draf masterplan pembangunan komprehensif di Kabupaten Nias Utara.
“Teman-teman dari BNPP satu bulan dari hari ini, 17 Agustus 2024, draf masterplan sudah bisa kita bahas bersama. Masterplan ini akan kita jadikan sebagai proyek percontohan untuk diterapkan pada daerah yang sama di wilayah lain di Indonesia,” kata Toto.
Menurut Toto, pertemuan antarkementerian-lembaga ini dilaksanakan guna menindaklanjuti dan merespons berbagai usulan dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas kondisi yang dialami saat ini.
Kepada majalahlintas.com, Toto mengatakan, perlu ada tindakan nyata yang harus segera dilakukan untuk Kabupaten Nias Utara.
“Saya lihat memang Kabupaten Nias Utara ini adalah salah satu wilayah yang harus kita perhatikan karena potensinya begitu besar. Namun, selama ini kelihatannya banyak persoalan yang harus kita urai,” kata Toto.
“Hari ini, kami sudah berbicara dengan kementerian-lembaga yang mengurusi tentang itu. Kita ada satu kesepakatan bahwa kita harus berbuat lebih cepat dari yang kita rencanakan semoga apa yang kita bacarakan hari ini bisa membawa hasil yang baik untuk Nias Utara. Nias utara maju aman berdaulat, berdaya saing,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syofyan Hasan, Koordinator Kelompok Kawasan Strategis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan membeberkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan final Materi Teknis Ruang Perairan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Simuk & Pulau Wunga.
“Kedua daerah perbatasan ini harus segera diperhatikan dan membutuhkan penanganan serius. Kami sangat mendukung rencana pembuatan masterplan pembangunan di Nias Utara,” ujar Syofyan.
Lokasi Prioritas
Dalam pertemuan itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mendorong pemerintah pusat agar menetapkan Kabupaten Nias Utara sebagai lokasi prioritas (lokpri) dalam hal pembangunan kawasan perbatasan.
“Kami ini tidak beda jauh dengan wilayah Papua yang menjadi lokpri. Karena itu, lewat forum ini kami mohon agar pemerintah pusat atas bantuan Bapak Menkopolhukam melalui Bapak Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Laksma Toto Gumulyo bisa menetapkan Kabupaten Nias Utara sebagai lokpri. Banyak potensi kami di Nias Utara, tetapi kalau pembangunannya tidak serius, selama itu juga kami di Kepulauan Nias akan terus tertinggal seperti hari ini,” kata Amizaro.
Hadir dalam pertemuan tersebut lewat Zoom, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Nias Utara, misalnya Kepala Dinas Perikanan Nias Utara, membeberkan potensi perikanan di Nias Utara, juga Dinas Bappeda Nias Utara. Anggota Komisi I DPRD Nias Utara Yaaman Telaumbanua ikut dalam pertemuan di Kemenkopulhukam ini.
Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam pertemuan tersebut, mengingatkan, kebijakan penetapan masterplan pembangunan di Nias Utara diharapkan segera rampung karena ini menyangkut perencanaan anggaran dan penyususan rencana strategis (renstra) apalagi bertepatan dengan transisi pergantian kepemimpinan nasional. (HRZ)
Baca Juga: Status 3T, Kabupaten Nias Utara Butuh Perhatian Lebih Pemerintah Pusat
