JAKARTA, LINTAS – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, terutama di tengah tantangan global yang mengancam kestabilan pasokan pangan.
Kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi kunci penting dalam upaya tersebut.
Melalui sinergi yang semakin erat, kedua kementerian ini berfokus pada penguatan infrastruktur irigasi dan optimalisasi lahan pertanian guna mendukung program percepatan swasembada pangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Kementerian PU untuk mendukung program unggulan Kementerian Pertanian, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan air.
“Kami di Kementerian Pekerjaan Umum siap untuk selalu mendukung program-program Kementerian Pertanian, terutama dalam hal ketahanan pangan dan air,” ujar Dody kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jumat (15/11/2024).
Menurut Dody, koordinasi antara kedua kementerian telah berlangsung beberapa waktu lalu dan kini semakin mendalam. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penyediaan infrastruktur yang dapat memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian sepanjang tahun.
“Kami akan mulai bekerja di lapangan mulai minggu depan, dengan fokus di 12 provinsi yang telah ditentukan,” lanjut Dody.
Dalam hal ini, Kementerian PU bertanggung jawab untuk mengelola dan membangun infrastruktur irigasi, seperti tanggul, saluran irigasi, dan pintu air.
Keberadaan infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan tanaman pangan yang dapat dipanen tiga kali dalam setahun, sesuai dengan arahan Menteri Pertanian.
Optimalisasi Lahan
Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa percepatan swasembada pangan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden meminta kita untuk menggunakan anggaran seefisien mungkin, dan beliau menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam sektor pangan,” ujarnya.
Salah satu strategi utama yang ditekankan oleh Menteri Amran adalah intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.
Ekstensifikasi, menurut Menteri Amran, meliputi dua langkah utama: optimalisasi lahan dan cetak sawah. “Kami menargetkan untuk mengoptimalkan 1,3 juta hektare lahan, serta mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare, sehingga totalnya mencapai 2,3 juta hektare,” kata Amran.
Program ini, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan luas lahan yang dapat digunakan untuk produksi pangan.
Sementara itu, untuk intensifikasi pertanian, Kementan akan fokus pada peningkatan produktivitas melalui optimalisasi sarana produksi dan alat mesin pertanian. “Kami bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi dan teknologi budidaya, agar petani bisa menanam tiga kali dalam setahun, dengan dukungan penuh dari infrastruktur yang disediakan Kementerian PU,” tambah Amran.
Sinergi untuk Ketahanan Pangan
Kolaborasi antara kedua kementerian ini menunjukkan bagaimana sektor infrastruktur dan pertanian dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional.
Menteri Dody menekankan bahwa koordinasi yang intens antara Kementerian PU dan Kementan akan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pertanian. “Poin utamanya adalah kami menyiapkan air untuk tanaman pangan sepanjang tahun, sehingga petani bisa menanam tiga kali dalam setahun,” jelas Dody.
Sementara itu, Menteri Amran menambahkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi lahan adalah dua strategi utama untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya.
“Dengan kolaborasi ini, kami akan memastikan bahwa ketahanan pangan Indonesia tidak hanya tercapai, tetapi juga berkelanjutan, dengan dukungan dari infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang modern,” ujarnya.
Langkah Nyata
Dengan sinergi antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian, diharapkan program ketahanan pangan dapat berjalan dengan efektif. Pembangunan infrastruktur irigasi dan optimalisasi lahan pertanian akan menjadi landasan penting untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.
Kolaborasi ini diharapkan juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan memastikan keberlanjutan pasokan pangan untuk seluruh masyarakat.
Langkah-langkah yang diambil kedua kementerian ini tidak hanya soal infrastruktur dan lahan, tetapi juga soal pemanfaatan anggaran secara efisien, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan komitmen yang kuat dari kedua kementerian, ketahanan pangan Indonesia dapat tercapai dalam waktu yang relatif singkat, dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. (GIT)
