JAKARTA, LINTAS – Pemerintah memastikan kelanjutan pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di pesisir utara Jawa sebagai upaya mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di Jakarta serta wilayah sekitarnya.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Menteri Dody menyatakan bahwa sejak 2016, pemerintah telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan dalam mengkaji pembangunan tanggul laut yang membentang dari Cilegon hingga Gresik dengan total panjang mencapai 946 km.
Hingga saat ini, pembangunan tahap pertama telah rampung dengan tanggul pengaman pantai utara Jakarta sepanjang 12,66 km. Selanjutnya, pada 2020, proyek ini dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tambahan panjang 33,54 km.
“Untuk tahap berikutnya, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, kami tengah melakukan kajian terkait skema pembiayaan dan studi kelayakan. Salah satu pertimbangan utama adalah apakah desain yang digunakan akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada 2020 atau menggunakan Masterplan 2016 dari Bappenas,” tutur Dody.
Selain fokus di Jakarta, proyek tanggul laut juga tengah dibangun di Jawa Tengah dan terintegrasi dengan proyek infrastruktur lainnya, seperti Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Menurut Menteri Dody, pendekatan terpadu ini penting untuk memastikan efektivitas pengendalian banjir dan pengelolaan air di wilayah pesisir.
Ia menekankan bahwa proyek Giant Sea Wall tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pengendalian banjir yang mencakup penyediaan air bersih dan pengolahan limbah.
“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak bergantung pada air tanah. Ini penting untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi penyebab utama banjir di Jakarta. Oleh karena itu, proyek ini juga terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur serta sistem pengolahan limbah Jakarta Sewerage System,” ujarnya.
Pendekatan Sistematis
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pendekatan sistematis dan sinergi antar-pihak sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek ini.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kami akan memastikan bahwa desain, skema pembiayaan, serta kerja sama lintas pihak dapat berjalan dengan optimal sehingga proyek ini bisa segera terealisasi,” kata Menko AHY.
Menurutnya, pembangunan tanggul laut merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari bencana lingkungan yang semakin kompleks.
“Kemenko IPK akan terus mengawal proyek ini agar selesai sesuai target. Sinergi antar-pihak akan menjadi kunci dalam mewujudkan Jakarta dan wilayah pesisir yang lebih aman serta berkelanjutan,” kata AHY. (*CHI)
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas Khusus untuk Proyek Giant Sea Wall di Pantura
