JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional non-tol maupun jalan tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Berbagai langkah telah disiapkan guna memastikan kondisi jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung berada dalam kondisi mantap, aman, dan nyaman dilalui masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas terkait kesiapan infrastruktur serta layanan transportasi menjelang mudik Lebaran 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dody mengatakan, Kementerian PU berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur melalui penerbitan Instruksi Menteri PU Nomor 01 Tahun 2026 yang menjadi pedoman seluruh unit kerja dalam menghadapi periode mudik Lebaran.
“Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pemantauan kondisi cuaca serta potensi bencana hidrometeorologi. Sementara Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan kondisi jalan dan jembatan tetap mantap serta mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan di lapangan,” ujar Dody.
Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Cipta Karya turut memberikan dukungan fasilitas sanitasi berupa toilet portabel dan mobil tangki air di sejumlah titik layanan masyarakat. Sementara Sekretariat Jenderal memperkuat komunikasi publik serta integrasi sistem informasi guna mendukung koordinasi selama periode mudik.
Kesiapan Jalan Nasional dan Jalan Tol
Secara nasional, jaringan jalan nasional non-tol yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU mencapai sekitar 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan 93,5 persen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jalan nasional tersebut menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat selama periode mudik, terutama di koridor utama Pulau Jawa dan Sumatera.
Sementara itu, jaringan jalan tol operasional saat ini mencapai sekitar 3.115 kilometer yang terdiri dari 76 ruas jalan tol di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut dilengkapi dengan 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area, 581 gerbang tol, serta dikelola oleh 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Selama periode mudik dan arus balik Lebaran, pemerintah juga akan memfungsikan 10 ruas jalan tol tambahan dengan total panjang sekitar 291 kilometer. Selain itu, akan disediakan 15 rest area fungsional yang tersebar di 9 ruas jalan tol untuk mendukung kenyamanan pemudik.
“Pemerintah juga telah menetapkan diskon tarif tol rata-rata sekitar 30 persen pada 29 ruas jalan tol pada periode tertentu saat arus mudik dan arus balik. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas serta mendorong distribusi perjalanan masyarakat menjadi lebih merata,” jelas Dody.
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan
Untuk memastikan kelayakan infrastruktur, Kementerian PU telah melakukan berbagai pekerjaan pemeliharaan di jalan nasional non-tol maupun jalan tol. Pekerjaan tersebut antara lain scraping, filling, dan overlay (SFO), penanganan lubang jalan, pembersihan saluran drainase, serta pemotongan rumput di sepanjang jalur mudik.
Selain itu, dilakukan pula penggantian expansion joint pada jembatan, pemadatan aspal, hingga rekonstruksi jalan pada sejumlah titik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Kementerian PU juga menyiapkan 496 posko mudik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi jalan sekaligus titik koordinasi untuk penanganan cepat apabila terjadi gangguan infrastruktur di lapangan.
“Kesiapan infrastruktur pada periode mudik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik jalan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan sistem dalam merespons apabila terjadi gangguan di lapangan,” kata Dody.
Antisipasi Titik Rawan dan Penanganan Darurat
Kementerian PU juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan di sepanjang jalur mudik nasional. Titik tersebut meliputi 591 titik rawan banjir, 1.277 titik rawan longsor, 15 titik rawan rob, 249 titik rawan kemacetan, serta 187 titik rawan kecelakaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mendukung penanganan cepat, Kementerian PU menyiagakan 1.461 unit Disaster Relief Unit (DRU) yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu. Unit tersebut dilengkapi dengan personel dan peralatan untuk penanganan darurat seperti longsor, banjir, maupun kerusakan infrastruktur.
Dalam pengelolaan lalu lintas selama periode mudik dan arus balik Lebaran, Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, BMKG, Badan Usaha Jalan Tol, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Dengan kesiapan infrastruktur yang semakin baik serta sinergi seluruh pihak, kami berharap perjalanan mudik masyarakat tahun ini dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan nyaman,” tutur Dody. (CHI)
Baca Juga: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Mudik dan Balik Lebaran 2026, Catat Tanggalnya
