JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 19,69 triliun oleh Kementerian Keuangan. Ia berharap langkah ini segera mendapat lampu hijau dari Komisi V DPR RI agar proyek-proyek prioritas bisa kembali berjalan sesuai target.
Dody menjelaskan, anggaran yang masih diblokir tersebut mencakup berbagai proyek strategis seperti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah (IJD). Ia menegaskan, begitu blokir dibuka, kementeriannya dapat langsung menandatangani kontrak tender proyek multi-tahun yang sudah rampung proses lelangnya.
“Kalau approval multiyears kontrak bisa disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Komisi V dalam waktu dekat, maka anggaran yang diblokir bisa langsung dibuka. Proyek-proyek yang sudah selesai tendernya pun bisa segera tanda tangan kontrak,” kata Dody dalam Media Briefing Paparan Kinerja 1 Tahun Kementerian PU di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Serapan Anggaran Ditargetkan Naik
Dody menargetkan serapan anggaran Kementerian PU meningkat signifikan. Saat ini, realisasi baru mencapai sekitar 60 persen, namun ia optimistis bisa menembus angka 95–96 persen hingga akhir tahun. Menurutnya, capaian tersebut penting agar seluruh proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga menegaskan, pihaknya akan memantau langsung seluruh progres di lapangan, termasuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat dan jalan desa. “Kalau ada keterlambatan, saya akan langsung komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Dody menambahkan, apabila terjadi kendala dalam pencairan dana, ia siap berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun jajarannya untuk mencari solusi cepat. “Kalau ada masalah di Bappenas, saya juga datang langsung. Saya yakin kita bisa kejar target itu,” ujarnya optimistis.
Penggunaan Anggaran
Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI awal September lalu, Dody telah mengusulkan pembukaan blokir anggaran senilai triliun yang masuk dalam pagu tahun anggaran 2025. Dari total tersebut, Rp 6,6 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi di seluruh Indonesia.
Kemudian, Rp 3,09 triliun digunakan untuk proyek pembangunan irigasi seluas 146.503 hektare. Sementara Rp 4 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan desa Tahap I sepanjang 742,24 kilometer dan jembatan sepanjang 428 meter. Adapun Rp 2,9 triliun akan digunakan untuk pelaksanaan IJDP Tahap II, yang mencakup pembangunan jalan sepanjang 496,75 kilometer dan jembatan 17,4 meter.
Selain itu, Rp 380 miliar disiapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, termasuk gaji bagi ASN baru. Sedangkan Rp 2,72 triliun dialokasikan untuk program Inpres Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Wanam, Papua Selatan. Kawasan ini ditargetkan menjadi pusat produksi pangan nasional.
“Ini adalah kawasan sentra produksi pangan di Papua Selatan, Merauke, sebesar Rp 2,72 triliun. Saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ungkap Dody.
Dukungan dari Jasamarga Nusantara
Menanggapi upaya Kementerian PU mempercepat proyek infrastruktur, Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Nusantara Tollroad, Ahmad Fikri, menilai langkah tersebut sangat strategis. Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran dan pembukaan blokir dana akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di seluruh Indonesia.
“Pembukaan blokir anggaran ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga percepatan pembangunan nasional. Jika anggaran segera cair, proyek-proyek strategis seperti jalan tol dan akses antarwilayah bisa lebih cepat selesai,” ujar Ahmad Fikri.
Baca Juga: Menteri PU: Diskon Tarif Tol Bakal Ada untuk Nataru 2025/2026
Ia menambahkan, percepatan realisasi proyek infrastruktur berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah. “Ketika konektivitas membaik, efisiensi logistik meningkat, dan investasi akan tumbuh lebih cepat,” tuturnya. (GIT)
