JAKARTA, LINTAS – Kementerian PKP terus mematangkan langkah untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan konsultasi langsung dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada Selasa, (5/8/2025}.
Pertemuan ini membahas pemanfaatan anggaran negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta strategi pengawasan pelaksanaan program agar berjalan sesuai aturan. Konsultasi digelar di Kantor BPKP, Jakarta, dan berlangsung selama 1,5 jam.
Maruarar menyampaikan bahwa pembahasan mencakup berbagai topik penting, mulai dari rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hunian bagi para pejuang di Timor Timur (Kupang), hingga pengelolaan Wisma Atlet Kemayoran. Ia juga menegaskan perlunya pendampingan untuk menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kami juga dapat arahan bahwa Program BSPS sudah bisa dijalankan,” ujar Maruarar di lokasi pertemuan.
Koordinasi Bangun 2.000 Rumah di Papua
Selain itu, Maruarar juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja menginstruksikan pembangunan 2.000 rumah di Papua. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi agar program berjalan lancar.
“Kami sudah koordinasi dengan Kepala BPKP, Gubernur Papua, Kapolri, hingga Kepala BIN. Komunikasi awal seperti ini penting untuk memastikan pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Baca Juga: Mulai 6 Agustus 2025 Tarif Ruas Tol Segmen Klaten–Prambanan Resmi Berlaku, Ini Rinciannya
Ia juga menekankan bahwa Kementerian PKP sebagai organisasi baru masih dalam proses penataan SDM dan sistem tata kelola. Oleh sebab itu, pendampingan dari BPKP menjadi sangat krusial.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendampingi Kementerian PKP agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan optimal.
“Kami siap melaksanakan pendampingan,” ujar Ateh. (GIT)
