JAKARTA, LINTAS – Keterbatasan ruang fiskal pemerintah mendorong sektor jalan tol untuk semakin mengandalkan investasi swasta. Untuk menjaga pembangunan tetap berjalan sekaligus menarik modal jangka panjang, kepastian regulasi, konsistensi kontrak, pembagian risiko yang adil, serta kualitas pelayanan dinilai menjadi fondasi utama ekosistem jalan tol nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), pelaku usaha, akademisi, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai persoalan strategis dalam pengusahaan jalan tol.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan jaringan, tetapi juga bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dibahas antara lain kepastian pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, hingga pengelolaan berbagai perubahan dan dinamika usaha.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujar Dody.
Dorong Investasi yang Bankable dan Sustainable
FGD ATI juga membahas kebutuhan menciptakan investasi jalan tol yang bankable dan sustainable. Kepastian regulasi dan kontrak menjadi perhatian penting karena pembangunan jalan tol membutuhkan investasi dalam jumlah besar dengan periode pengembalian yang panjang.
Selain itu, forum turut membahas integrasi jaringan jalan tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, tempat istirahat dan pelayanan (TIP), hingga penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF).
Seluruh isu tersebut dibahas dengan mempertimbangkan kondisi jaringan jalan, kebutuhan pelayanan masyarakat, struktur pembiayaan, serta keberlanjutan investasi.
Mantan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang kini menjabat Dean & CEO Asian Development Bank Institute (ADB Institute), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menilai pembangunan jalan tol memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar menyediakan infrastruktur transportasi.
Menurutnya, keterlibatan swasta menjadi semakin penting di tengah kebutuhan pembangunan nasional yang besar dan ruang fiskal yang harus dikelola secara optimal.
“Kita perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ujar Bambang.
APBN Terbatas, Swasta Perlu Diperkuat
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri. Ia menilai partisipasi swasta akan semakin penting mengingat keterbatasan ruang APBN, baik untuk membiayai pembangunan infrastruktur maupun menyediakan insentif fiskal bagi pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat berbagai aspek yang dapat meningkatkan daya tarik investasi, mulai dari deregulasi, kemudahan perizinan, hingga kepastian pemenuhan komitmen kontraktual.
“Sangat boleh jadi, APBN kita tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha,” kata Chatib.
Ia menambahkan, pemerintah dan otoritas terkait perlu memastikan seluruh komitmen yang telah disepakati dalam kontrak dengan pemegang konsesi dapat dijalankan secara konsisten.
Kepastian tersebut dinilai semakin penting untuk menarik investor asing yang memiliki banyak pilihan dalam menempatkan modalnya.
“Untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kita harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” ujarnya.
Kebutuhan Infrastruktur Melampaui Kapasitas Pembiayaan Publik
Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Muhammad Halley Yudhistira, mengatakan pengembangan jaringan jalan tol memiliki manfaat ekonomi yang semakin besar seiring dengan bertambahnya skala jaringan.
Namun, menurutnya, laju pembangunan saat ini masih belum memenuhi kebutuhan untuk mencapai manfaat tersebut secara optimal.
“Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan,” ujar Yudhistira.
Saat ini, panjang jaringan jalan tol yang telah beroperasi mencapai lebih dari 3.115 kilometer, dengan akumulasi nilai investasi sekitar Rp 668 triliun. Nilai tersebut diproyeksikan terus meningkat dan mendekati Rp 1.000 triliun.
Besarnya nilai investasi tersebut menunjukkan posisi strategis industri jalan tol dalam mendukung konektivitas, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pengembangan industri jalan tol tidak hanya dituntut untuk memperluas jaringan, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan.
ATI Dorong Ekosistem Jalan Tol Berkelanjutan
Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Rivan A. Purwantono mengatakan industri jalan tol kini telah berkembang dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional.
Menurutnya, jalan tol memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah.
Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan harus berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi.
“Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif,” ujar Rivan.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan ekosistem jalan tol yang mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri.
ATI juga mendorong agar hasil FGD tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
“Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan,” katanya.
Pelaksanaan FGD tersebut sekaligus mempertegas posisi ATI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya iklim investasi jalan tol yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. (CHI)
Baca Juga: Investasi Asing Jalan Tol Indonesia Tembus Rp 36 Triliun
