Manokwari, Lintas – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan secara bertahap pembangunan koridor jalan Trans-Papua Barat yang belum rampung, agar segera dapat membuka keterisolasian di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat (BPJN Pabar) Mauluddin Said Latar, ST, MT, mengatakan, dalam rangka mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Papua Barat, pada 2024 Trans-Papua Barat sepanjang 1.118,81 km ditargetkan tuntas dan fungsional sepenuhnya.
Pembangunan Jalan Trans-Papua yang berada di Papua Barat terbagi menjadi dua segmen, yaitu Segmen I dengan ruas penanganan mulai dari Sorong sampai Manokwari sepanjang 594,81 km.
“Pada segmen ini masih menyisakan sepanjang 8,9 km yang belum teraspal di daerah Gunung Pasir, Kabupaten Tambrauw, sedangkan yang lain sudah teraspal,” ujar Mauluddin saat ditemui Lintas di Kantor BPJN Pabar, Manokwari, (13/7/2022).
Sementara untuk Segmen II ruas penanganan dimulai dari Manokwari sampai Batas Provinsi Papua Barat sepanjang 524 km.
“Yang sudah teraspal 324 km dan belum teraspal 200 km, tetapi sudah diprogramkan paket MYC (kontrak tahun jamak) yang akan segera dikerjakan,” lanjutnya.
Waktu tempuh
Kepala BPJN Pabar mengungkapkan, pembangunan Jalan Trans-Papua ini telah menunjukkan hasil. Ia mencontohkan, dengan berkurangnya waktu tempuh Sorong- Manokwari.
“Jika ditempuh normal tanpa henti, maka waktu tempuh Sorong- Manokwari sekitar 12 jam. Dengan mobil 4 WD (gardan ganda),” kata Mauluddin.

Pembangunan jalan Prafi-Manyambouw-Anggi, Papua Barat
“Jika dibandingkan dengan 2017 lalu, untuk jarak yang sama memakan waktu sampai 15-16 jam. Ada pengurangan waktu 3 – 4 jam,” ujar dia.
Masih perlu adanya perbaikan seperti di Gunung Pasir, Kabupaten Tambrauw sepanjang 8,9 km yang belum teraspal.
PKN dan PKW Papua Barat
BPJN Pabar juga melaksanakan program pembangunan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2020-2024 untuk menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
Di antaranya, penanganan pada ruas strategis nasional Prafi-Manyambouw-Anggi-Ransiki di Kabupaten Pegunungan Arfak yang merupakan direktif presiden dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan Kali Ururem dan Kali Poh.
Ruas jalan sepanjang 139,06 km ini merupakan ruas jalan strategis provinsi sesuai SK Gubernur Provinsi Pabar, No 620/227/11/2015, yang menghubungkan ibu kota Pabar (Manokwari), Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Anggi).
Potensi yang dimiliki pada Pegunungan Arfak ialah kawasan objek wisata yang dikenal dengan nama kawasan Danau Perempuan (Anggi Gida) dan Danau Laki-Laki (Anggi Giji). Daerah ini merupakan kawasan pertanian di dataran tinggi dengan temperatur udara yang sangat dingin dan sangat cocok untuk sayuran (kol, wortel, kentang, bawang merah, dan daun bawang) yang merupakan daerah penyuplai bagi ibu kota provinsi dan daerah sekitarnya.
Waktu tempuh dari ibu kota Pabar ke Kabupaten Pegunungan Arfak sekitar tiga jam perjalanan, dengan mengunakan kendaraan khusus 4 WD yang melewati daerah perbukitan Yang Anggi dengan kemiringan jalan (grade) masih ada di atas 20%, serta masih terdapat beberapa lintasan sungai dan jembatan kayu log dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat.
Lebih lanjut dikatakan, secara garis besar ruas-ruas jalan nasional di Pabar sudah terhubung dengan akses jalan menuju wilayah strategis seperti satuan permukiman (SP) maupun kawasan strategis lainnya, tetapi masih perlu adanya jalan kolektor yang lebih banyak untuk variasi akses menuju akses utama jalan nasional.

Foto bersama Kepala BPJN Pabar bersama Kepala Adat
Salah satu contoh adalah ruas Fakfak-Bofouer-Simpang Moyana, yakni jalan penghubung/konektivitas Pabar yang merupakan ruas prioritas setelah Jalan Trans-Papua yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan dua kota besar lainnya, yaitu “Kota Pala” Fakfak dan “Kota Senja” Kaimana sepanjang sekitar 350 km.
Saat ini, transportasi yang dapat dipergunakan untuk menuju kedua kota tersebut hanya mengandalkan transportasi laut dan udara. Potensi yang dapat dikembangkan adalah kawasan pariwisata Teluk Arguni (Triton) di Kaimana, perkebunan pala dan peternakan sapi di Bomberay, Kabupaten Fakfak.
Kepala BPJN Papua Barat menjelaskan, terbangunnya ruas tersebut yang pertama adalah mendukung Kawasan Industri LNG (Liquefied Natural Gas) Tangguh Teluk Bintuni; kedua, terjangkaunya daerah-daerah terisolir, serta tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman baru sepanjang trase yang dilalui dan ketiga sistem jaringan jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan 12 kabupaten dan satu kota telah tersambung.
PEN dan DIPA 2022
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan kegiatan bagian dari program penanganan jalan dan jembatan yang melibatkan masyarakat sekitar dalam program pembangunan infrastruktur.
“Di sini, masyarakat terlibat langsung dalam pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti pembersihan saluran drainase, pembersihan rumput, maupun perbaikan saluran. Kegiatan ini juga dapat menjalin kekompakan antarsegala segmen yang memperkuat Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang Bhineka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Di samping itu, pada tahun anggaran 2022, BPJN Pabar diamanahkan untuk mengelola pagu anggaran sebesar Rp 1,566 triliun, terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp 722,95 miliar dan SBSN sebesar Rp 843,52 mIliar. Penyerapan keuangan hingga saat ini sebesar Rp 368 miliar atau sekitar 23,5%.
Secara keseluruhan, target penanganan jalan dan jembatan tahun anggaran (TA) 2022 di lingkungan BPJN Pabar untuk penanganan jalan adalah sepanjang 1.533,22 km, sedangkan untuk penanganan jembatan sepanjang 13.825,50 Meter.
“Kondisi kemantapan pada jalan nasional kami adalah sebesar 69,09% pada akhir 2020 dan pada akhir 2021 kondisi kemantapan jalan nasional menjadi 75,37% dan jembatan 77,96%.” kata Mauluddin.

Kepala BPJN Papua Barat Mauluddin Said Latar, ST, MT.
Kendala dan harapan
Yang menjadi dominasi tantangan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Pabar adalah dari segi non-teknis.
Menurutnya, beberapa masyarakat masih perlu pemahaman lebih lanjut terkait manfaat pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi untuk menjelaskan lebih detail kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat merasa memiliki sarana tersebut dan mendukung penuh program pemerintah.
“Kendala lain adalah masih kentalnya adat istiadat dalam soal tanah di wilayah Pabar menyebabkan adanya hak kampung adat di sekitar lokasi pekerjaan yang menjadi catatan dan perlu dimusyawarahkan dalam penyelesaiannya sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” tuturnya.
Terakhir, sebagai negara yang satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah, Mauluddin berharap Pabar harus sama dengan yang lain. Bukan hanya dari segi infrastruktur jalan dan jembatan saja, tetapi dalam semua sektor termasuk pemberdayaan dan bantuan ke masyarakat,” tutupnya.
Pertumbuhan ekonomi Pabar
Data yang dihimpun Lintas dari laman resmi Badan Pusat Stistik (BPS) Pabar pada 9 Mei 2022, menggambarkan bahwa ekonomi Pabar pada triwulan I-2022 sebesar -1,96% (q-to-q) dan sebesar -1,01% (y-on-y).
Kemudian, perekonomian Pabar pada triwulan I-2022 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 21,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 15,5 triliun.
Ekonomi Pabar dengan minyak dan gas bumi pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 mengalami kontraksi sebesar 1,01% (y-on-y). Sedangkan, ekonomi Pabar tanpa minyak dan gas bumi (non-migas) pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,85% (y-on-y).
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 7,94%. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertubuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,92%.
Ekonomi Pabar dengan minyak dan gas bumi pada triwulan I-2022 dibandingkan dengan triwulan IV-2021 mengalami kontraksi 1,96% (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 9,59%. Dari sisi pengeluaran hampir semua komponen mengalami kontraksi di mana komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami kontraksi terdalam sebesar 44,53%. (RA)
Baca juga:
Sebanyak 29 Jembatan Akan Dibangun di Ruas Merauke-Sorong Papua Barat, Apa Saja?
PLBN Terpadu Yetetkun Akan Dukung Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini