Jakarta Lintas – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dapat menyerap sebanyak 80.000 tenaga kerja untuk program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Alokasi dana sebesar Rp 4,78 triliun telah disiapkan untuk mencapai target tersebut.
“Pada tahun anggaran 2023, Rencana Program PKT Ditjen Bina Marga adalah sebesar Rp 4,78 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 80.000 orang yang terdiri dari rutin jalan, rutin jembatan, dan revitalisasi drainase,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian pada Press Conference Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga di Media Center Kementerian PUPR, Rabu (8/2/2023).
Pada TA 2022, kata Hedy, Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi sebesar Rp 4,06 triliun untuk program PKT. “Pada TA 2022, program PKT direncanakan dapat menyerap 59.766 orang tenaga kerja dengan realisasi penyerapan tenaga kerjanya sebanyak 73.605 orang,” ujarnya.
Melalui Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR melaksanakan PKT pada bidang jalan dan jembatan. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Cakupan PKT meliputi pekerjaan rutin jalan, rutin jembatan, dan revitalisasi drainase di seluruh Indonesia.
Sejumlah contoh PKT rutin pemeliharaan jalan dan jembatan, antara lain pekerjaan pembersihan median jalan dan pengecatan marka. Sementara itu, PKT revitalisasi drainase penting guna meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.
Di samping program PKT rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase, pada TA 2022 Ditjen Bina Marga juga melaksanakan padat karya nonrutin atau kegiatan kontraktual. Padat karya nonrutin dilaksanakan dengan skema padat karya agar membuka lapangan kerja seluas-luasnya ke beberapa daerah di Indonesia.
Sebaran PKT pada TA 2022 adalah 10 Balai di Pulau Sumatera, lima Balai di Pulau Kalimantan, empat Balai di Pulau Jawa dan Bali, enam Balai di Pulau Sulawesi, dua Balai di Kepulauan Nusa Tenggara, dua Balai di Kepulauan Maluku, dan empat Balai di Pulau Papua. (*/BAS)
