JAKARTA, LINTAS — Dalam Rapat Kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (28/8/2024), mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat terbatas 5 Agustus 2024, supaya ada penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 61,31 triliun.
“Saat ini, pagu anggaran 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp 75,63 triliun, sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun,” kata Basuki, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Secara rinci, ia menjelaskan terkait kebutuhan anggaran tersebut diperuntukan untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 18,89 triliun, digunakan untuk dukungan ketahanan pangan dan energi, meliputi penyelesaian bendungan (on going) dan rencana bendungan baru, pembangunan jaringan tersier, cetak sawah, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan bending, pembangunan jaringan air baku dari bendungan, serta pengadaan tanah nonproyek strategis nasional (PSN).
Dukungan dalam menyelesaikan pembangunan di IKN, Ditjen Bina Marga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,19 triliun, meliputi pembangunan jalan tol, jalan mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan bandara VVIP IKN.
Selain itu, juga penambahan anggaran untuk pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, serta pembangunan jembatan gantung.
Kemudian, Ditjen Cipta Karya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,72 triliun, yang diperuntukkan pembangunan Kantor Kementerian Koordinator, Otorita IKN, Kementerian PUPR, kawasan peribadatan, Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP), Sistem Penyedia Air Minum (SPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sekolah, dan Puskesmas di IKN.
Dalam penyelesaian pembangunan di IKN, Ditjen Perumahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,51 triliun, di antaranya pembangunan rumah susun, pembangunan rumah Swadaya, pembangunan rumah khusus reguler dan bantuan Prasarana, serta Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan.
Ibu Kota Baru
Basuki mengungkapkan, pembangunan IKN tahun 2025 masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk menyelesaikan infrastruktur di ibu kota baru Indonesia itu, dibutuhkan anggaran Rp 24,51 triliun.
Sementara saat ini alokasi anggaran dari pagi indikatif Kementerian PUPR hanya Rp 4,19 triliun, sehingga masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 20,32 triliun.
Berdasarkan draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR, memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN TA 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 hal pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025.
Adapun pagu anggaran yang dibutuhkan Kementerian PUPR sebesar Rp 136,9 triliun, sedangkan dari Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, maka terdapat selisih Rp 61,31 triliun.
Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, di antaranya untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran RAPBN TA 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI dan akan dibahas lebih rinci dengan Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian PUPR pada rapat yang akan datang. Kemudian, mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat di RAPBN TA 2025, meningkatkan upaya penanganan sampah perkotaan, serta mendorong keterlibatan partisipasi publik dalam pembangunan jalan tol. (ROY)
