JAKARTA, LINTAS — Pada tahun anggaran 2024, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menargetkan pengerjaan 39 proyek melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dibutuhkan sedikitnya Rp 252 triliun untuk membiayai proyek ini.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR, Rabu (6/9/2023).
“Sebanyak 16 proyek KPBU dengan nilai sekitar Rp 69,01 triliun dalam tahap penyiapan. Sementara 23 proyek KPBU senilai Rp 183,78 triliun dalam tahap transaksi,” kata Herry dalam siaran pers yang diterima Lintas, Rabu malam.
Baca Juga: Secara Bisnis, Skema KPBU Menjanjikan
Seperti diketahui, proyek skema KPBU melibatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan dan pembiayaan infrastruktur. Skema ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengoptimalkan alokasi risiko antara kedua belah pihak.
Herry menyebutkan, pada tahap penyiapan, terdiri dari 2 proyek Sumber Daya Air (SDA), yakni Daerah Irigasi Lhok Guci dan Daerah Irigasi Jambo Aye di Provinsi Aceh dengan nilai investasi yang masih dalam penghitungan.
Selanjutnya di bidang jalan dan jembatan, yang masih tahap penyiapan, yakni 2 proyek jalan tol dalam proses prakarsa pemerintah, yaitu Jalan Tol Malang Kepanjen dan Jalan Tol Bandung Intra Urban senilai Rp 22,63 triliun.
“Terdapat juga 4 proyek jalan tol dalam proses prakarsa badan usaha, yaitu Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian dari Tomang-Pluit-Bandara), Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang-Subang), Jalan Tol Caringin-Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin-Cianjur) senilai Rp 27,43 triliun,” kata Herry.
Bidang Permukiman
Sementara di bidang permukiman yang masih tahap persiapan yakni KPBU Waduk Air Laut, SPAM dan pembangkit tenaga listrik di wilayah Pulau Bintan, SPAM Regional Sindangheula–Karian Barat, SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II, SPAM Regional Bimatara terintegrasi dengan SPAB Kuwil, SPAM Bitung–Sulawesi Utara, SPAM Regional Lombok, dan SPAM Ayung.
“Untuk perumahan terdapat Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus) yang masih persiapan,” kata Herry.
Proyek dalam tahap transaksi di bidang SDA, kata Herry, ada sebanyak 10 proyek senilai Rp 32,21 triliun. Rinciannya, yakni Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano, PLTA Tiga Dihaji. Kemudian PLTM Karalloe, Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering, Revitalisasi dan Modernisasi Irigiasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok. Lalu, PLTA Leuwikeris, PLTM Temef, serta Bendungan dan PLTA di Papua.
“Sedangkan yang sudah tahap transaksi di bidang jalan dan jembatan terdapat lima proyek senilai Rp 147,72 triliun. Kelima proyek itu, yakni Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya-Ciamis, Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi. Kemudian Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, Jembatan Batam-Bintan, dan Jalan Tol Demak – Tuban,” kata Herry.
Di bidang permukiman, Herry menyebutkan, terdapat empat proyek senilai Rp 2,26 triliun yang sudah tahap transaksi. Keempat proyek itu, yakni SPAM Sinumbra Jawa Barat, SPAM Kota Pontianak, SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang Selatan. Kemudian SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang.
“Terakhir di bidang perumahan yang sudah tahap transaksi terdapat empat proyek senilai Rp 1,59 triliun. Keempatnya, yakni Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, Rusun Sewa Karawang Spuur. Kemudian Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi, dan Rusun Kota Surabaya – Medokan Ayu,” kata Herry. (HRZ)
Baca Juga: KPBU Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan Selesai, Kemantapan Jalan 100 Persen
