Home Berita Kementerian PUPR Akan Bawa Isu Penanganan Banjir pada WWF di Bali

Kementerian PUPR Akan Bawa Isu Penanganan Banjir pada WWF di Bali

Share

JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membawa isu penanganan banjir untuk dibahas pada World Water Forum (WWF) Ke-10 yang akan segera diselenggarakan di Bali pada Mei 2024.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dalam Konferensi Pers Road to 10th World Water Forum: “Atasi Banjir, Kurangi Risiko Bencana” secara daring, Selasa (6/1/2024).

Menurut Bob, dalam WWF nanti terdapat tiga proses utama yang dibahas dalam forum, yakni proses tematik, proses politik dan regional, dan isu-isu terkait pengelolaan air menjadi bahasan dalam proses tematik.

“Dalam World Water Forum dibahas tema tematik mengenai masalah banjir yang terjadi di seluruh dunia dan apa yang menjadi keputusan WWF, maka seluruh anggota di World Water Forum mengimplementasikannya secara bersama,” tuturnya.

Bob menambahkan, WWF ke-10 akan menjadi kesempatan yang baik untuk membicarakan berbagai hal terkait kebijakan pengelolaan air di tingkat global, salah satunya seperti tema, yakni mengatasi atau mereduksi bencana yang terjadi.

“Saya kira ini merupakan peran dan kegunaan World Water Forum nantinya, di mana World Water Forum menghadirkan deklarasi-deklarasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak,” ujarnya.

Isu Bersama-sama

Selain itu, salah satu upaya untuk penanganan banjir dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan Zero Delta Q untuk dapat diajukan sebagai salah satu isu yang dapat diterapkan secara bersama-sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dimaksud dengan kebijakan Zero Delta Q adalah keharusan setiap bangunan tidak boleh menambah debit air ke sistem saluran drainase atau aliran sungai.

“Hal ini tentunya tidak mungkin kita lakukan sendiri, kita harus lakukan secara bersama-sama mengingat sebagian besar penerapan kebijakan Zero Delta Q ini di pemerintah daerah sehingga mungkin perlu dalam WWF dapat menjadi suatu isu pada proses politik bahwa kebijakan ini perlu diterapkan,” kata Bob. (CHI)

Baca Juga: Presiden Tajikistan Diundang Hadir di World Water Forum Ke-10 2024 di Bali

Oleh:

Share