JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memprioritaskan anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik.
Fokus utama anggaran ini adalah mempertahankan subsidi serta mendukung penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
Menhub menegaskan bahwa anggaran yang telah ditetapkan akan difokuskan pada penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi sebagai prioritas utama Kemenhub. Selain itu, anggaran untuk biaya pegawai Kemenhub tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaannya.
“Dengan anggaran ini kami pastikan, layanan publik, seperti PSO, subsidi, mudik gratis dan pegawai, tetap berjalan optimal dan menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan. Kami juga terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dialokasikan kepada Kemenhub,” ujar Menhub Dudy.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PU Batal Dipotong, Dikoreksi Menjadi Rp50 Triliun
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif Kemenhub pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 17,725 triliun.
Anggaran ini akan didistribusikan kepada sembilan unit organisasi eselon I di bawah Kemenhub, dengan rincian sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal: Rp464,09 miliar
- Inspektorat Jenderal: Rp85,48 miliar
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: Rp3,14 triliun
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut: Rp7,32 triliun
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara: Rp3,39 triliun
- Direktorat Jenderal Perkeretaapian: Rp1,31 triliun
- Badan Kebijakan Transportasi: Rp71,01 miliar
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP): Rp1,82 triliun
- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ): Rp108,95 miliar
Anggaran ini mengalami efisiensi sebesar 43,66 persen atau Rp13,72 triliun dibandingkan pagu awal sebesar Rp31,45 triliun yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.
Meski mengalami pengurangan anggaran yang signifikan, Menhub memastikan bahwa layanan transportasi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Kami berkomitmen untuk memastikan layanan transportasi yang terjangkau dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kami akan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran 2025 agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Menurut Dudy, Kemenhub berupaya memastikan bahwa transportasi publik yang bersubsidi tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi efisiensi anggaran. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat menikmati layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas. (CHI)
