Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) 3 Provinsi Sumut, Walid Guntur Cahyadi, ST, MT. M. Sc. mempunyai kegiatan berkaitan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, dengan 3 PPK yakni PPK Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), PPK Sanitasi dan PPK Air Minum.
Ada kantor bersama untuk unit-unit kerja Kementerian PUPR yang melakukan kegiatan di KSPN ini. “Kantor bersama ini memang diharapkan oleh pak menteri untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KSPN Danau Toba khususnya, kegiatan berkaitan diskusi ataupun yang sifatnya teknis, dapat dikumpulkan di satu kantor bersama, pada bangunan kantor pinjam milik pemda ini,” katanya ketika ditemui Lintas di kantornya.
“Jadi ini semacam co-working space, ini harapannya setiap ada rapat atau kegiatan yang berkaitan KSPN Danau Toba dan berada di dekat sini silahkan dipakai,” katanya.
Kasatker membawahi 3 PPK yakni PPK Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), PPK Sanitasi dan PPK Air Minum.
Menurutnya, prioritas Cipta Karya di sini berbeda dengan tempat lain, yang memiliki banyak sektor. Namun khusus di KSPN Danau Toba lebih ke arah direktif Presiden untuk meningkatkan kawasan pariwisata.
Walid Cahyadi mengemukakan, masalah yang dihadapi Cipta Karya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, kebanyakan adalah sangat erat kaitannya menyangkut koordinasi dengan pihak kabupaten dalam hal ketersediaan lahan dan pengelolaan sesudah fasilitas diadakan. “Maka bisa jadi kita lihat list nya tadi itu, bisa jadi tidak terlaksana hanya karena pemerintah daerah tidak siap. Lahannya tidak siap, kemudian untuk mengelolanya pun tidak siap sedangkan semua kegiatan kita ini sifatnya akan diserahkan kepada Pemda.
Berbeda dengan Bina Marga ataupun SDA yang memiliki dan mengelola asset. Kalau di Cipta Karya, setelah dibangun diserahkan semua ke Pemda. Itu tantangan terbesar kami sehingga kita membutuhkan sinergi yang terus-menerus dengan pihak Pemda.,” katanya.
