JAKARTA, LINTAS — Gangguan Bendung Jamuan di Aceh Utara mengancam pasokan air bagi sekitar 1.600 hektar lahan sawah. Pemerintah bergerak cepat memulihkan aliran irigasi agar aktivitas pertanian tidak terhenti.
Kementerian Pekerjaan Umum mulai menangani kondisi darurat sejak 19 April 2026. Penanganan dipicu perubahan aliran sungai pascabanjir yang merusak tanggul dan menggeser jalur air. Akibatnya, fungsi bendung tidak lagi optimal.
Menteri PU Dody Hanggodo, melalui keterangan tertulis, Senin (20/4/2026), menegaskan, irigasi adalah kunci ketahanan pangan. “Penanganan ini merupakan komitmen agar infrastruktur air tetap berfungsi mendukung produksi pertanian,” ujarnya.
Karena kewenangan berada di pemerintah daerah, Kementerian PU memberikan dukungan teknis melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah provinsi agar pemulihan berjalan cepat.
Di lapangan, penanganan difokuskan pada langkah darurat. Aliran sungai akan dialihkan melalui tanggul sementara sepanjang sekitar 375 meter. Selain itu, dibangun kolam tampungan dan dilakukan pompanisasi. Tujuannya, suplai air ke sawah tetap terjaga selama perbaikan berlangsung.
Namun, gangguan ini sudah berdampak pada aktivitas petani. Ketersediaan air untuk olah lahan dan masa tanam terganggu. Karena itu, percepatan penanganan menjadi prioritas.
Pemerintah daerah menyambut langkah ini. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi menyatakan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat. Hal serupa disampaikan pihak kecamatan yang siap mengawal pelaksanaan di lapangan.
Desain Permanen
Sementara itu, Kementerian PU juga menyiapkan solusi jangka panjang. Desain permanen tengah disusun oleh Balai Teknik Irigasi dan BWS Sumatera I.
Rencana tersebut meliputi pembangunan bendung baru sepanjang sekitar 600 meter dengan lebar 100 meter. Selain itu, akan dibangun saluran pembawa menuju intake sepanjang 600 meter.
Pembiayaan direncanakan melalui program percepatan pembangunan irigasi dan rehabilitasi pascabencana. Dengan langkah ini, bendung diharapkan lebih tahan terhadap perubahan hidrologi.
Karena itu, pemerintah menargetkan tidak hanya pemulihan, tetapi juga peningkatan keandalan infrastruktur air di wilayah tersebut. (HRZ)
