MANOKWARI, LINTAS – Kekurangan orang asli Papua (OAP) konsultan, terutama di bidang perencanaan dan pengawasan, merupakan satu dari sejumlah tantangan yang segera dicarikan solusi oleh BPJN Provinsi Papua Barat.
“Pada saat ini sangat sulit mendapatkan tenaga-tenaga OAP yang S-1 untuk menjadi konsultan, khususnya yang menguasai bidang perencanaan dan pengawasan. Ini adalah pekerjaan rumah bagi kami,” kata Kepala Satuan Kerja P2JN Provinsi Papua Barat Teguhwiyono Purwohandoko, ST, M.Eng, dalam wawancara dengan Lintas pada Kamis (16/11/2023) di ruang kerjanya.
Masalah terkait SDM ini, kata Teguh, akan dikomunikasikan kepada Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo).
Disampaikan Teguh, ketika ada masalah ketenagakerjaan, untuk penggantiannya agak sulit karena harus melihat kapabilitasnya.
Selama ini, ada ketentuan khusus untuk OAP, baik itu konsultan, maupun kontraktor. “Pada pengawasan itu ada penunjukan langsung untuk skema kecil untuk OAP. Begitu juga dengan teman-teman tenaga ahli, kalau ada, ya kami pasti pakai OAP,” katanya.
Desain Jembatan
Diungkapkan Teguh, selain masalah SDM, kendala lain yang dihadapi oleh P2JN Papua Barat, yakni minimnya kesiapan desain jembatan.
“Saat perencanaan jalan, terkadang lintasan basah dalam desain dianggap cukup dengan memasang box culvert dengan panjang hanya 3-5 meter, tetapi pada kenyataannya setelah terjadi perubahan morfologi sungai di tempat itu menjadi jembatan, 6-10 meter,” kata Teguh.
Hambatan lain, banyaknya jalan yang di bawah perencanaan dan pengawasan BPJN Papua Barat itu melalui tebing sehingga sering sekali terjadi longsoran.
“Ketika longsoran terjadi, itu akan menyulitkan kami, melakukan perencanaan karena longsoran tersebut kan kadang-kadang bukan hanya lama, tetapi tiba-tiba dia turun, tiba-tiba dia putus, itu menyebabkan, ketika fokus kami di satu titik, ketika ada longsoran, maka fokus kami ke longsoran itu. Karena itu, kami harus melakukan desain secara cepat terkait longsoran tersebut agar jalan tersebut tidak terputus dan mengganggu transportasi,” ujarnya.
Sejauh ini, menurut Teguh, pengawasan berbagai pekerjaan di BPJN Provinsi Papua Barat cukup stabil. (HRZ/DPR)
Baca Juga: Dibutuhkan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat untuk Infrastruktur Berkualitas
