Jakarta, Lintas – Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berkomitmen mendukung peningkatan investasi sektor transportasi laut. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah menyederhanakan perizinan.
Direktur Kepelabuhanan Muhammad Masyhud menyampaikan hal tersebut dalam asistensi perizinan berusaha terminal khusus (tarsus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Jakarta International Stadium, Jumat (26/5/2023). Kegiatan ini juga merupakan engangement stakeholders bersama PT PLN (Persero).
Saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Masyhud mengungkapkan, PLN telah mengalihkan tanggung jawab perizinan di tersus dan TUKS kepada PT PLN Nusantara Power.
“Proses penyesuaian perizinan ini sedang berlangsung di lingkungan Ditjen Hubla (Perhubungan Laut),” ujar Masyhud.
5 Hari Kerja
Seiring dengan itu, Masyhud meneruskan, terdapat lima lokasi yang telah mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi SEHATI. Tiga dari lima perizinan tersebut telah terbit tepat waktu.
Ketepatan waktu tersebut berdasarkan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG), yakni lima hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
Masyhud mengapresiasi sinergitas antarpemangku kepentingan guna meningkatkan pelayanan perizinan berusaha ini.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk terus mendukung upaya percepatan perizinan berusaha di sektor transportasi laut, dengan tujuan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, menjaga performa perekonomian dan meningkatkan daya saing. Namun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga tetap memprioritaskan aspek keselamatan pelayaran dalam menjalankan tugas pokoknya,” katanya dalam keterangan tertulis Jumat, 26/5/2023).
“Quick win”
Program penyederhanaan perizinan berusaha juga menjadi salah satu quick win yang menjadi prioritas Menteri Perhubungan (Menhub).
“Oleh karena itu, kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk mendukung agenda ini,” Masyhud mengimbau.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mendukung upaya pemerintah dalam pembentukan holding BUMN. Upaya ini dinilai memperkuat kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN.
“Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan rantai pasok, dan renovasi bisnis modal,” tutupnya. (BAS)
