“Baru tadi baca, ini salah satu Menteri yang info latar belakangnya minim. Eh, alumni. Emang jago menyembunyikan diri dari guru BP pas SMA dulu,” komentar Stadi Nugroho di Instagram Alumni De Britto yang menayangkan sebuah foto pria berkacamata mengenakan kemeja batik oranye dengan tulisan berbunyi: “Mas Dody Hanggodo (JB 1984) terpilih jadi Menteri PU. Selamat bertugas, Mas!”
Stadi adalah teman seangkatan Dody. Presiden Prabowo Subianto mendapuknya sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang sebelumnya dijabat oleh Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan “JB 1984” singkatan dari Johanes de Britto Angkatan 1984, sekolah terkenal yang memiliki nomenklatur SMA Kolese de Britto Yogyakarta. “Tulung gawe bendungan irigasi neng De Britto, Mas,” pinta Doni Mincuk, pemilik akun @donimincuk, tahu kalau tugas teman seangkatannya itu salah satunya mengurusi bendungan selain infrastruktur jalan dan bangunan.
Biografi Dody Hanggodo yang ditunjuk selaku Menteri PU sesaat setelah Prabowo Subianto dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 sangatlah minim. Bahkan Wikipedia yang biasanya memuat orang-orang penting dan ternama saat itu belum memuat namanya. Media massa yang berburu menulis biografi sampai mengacak-acak media sosial Aushaf Fajr Herdiansyah, putra Dody yang menjadi politikus Gerindra yang juga mencalonkan diri sebagai wakil bupati Nganjuk pada Pilkada serentak 27 November 2024. Hubungan anak-ayah ini terungkap saat Aushaf mengabarkan ayahnya itu ditunjuk sebagai Menteri PU.
Saking minimnya informasi tentang Dody, sampai-sampai media massa “mengubek-ubek” data Bursa Efek Jakarta (BEI) di mana di sana tercantum nama Dody Hanggodo dalam dokumen laporan PT Pradiksi Gunatama Tbk dan PT Senabangun Anekapertiwi. PT Pradiksi Gunatama Tbk tercatat sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
Data tersebut mencatat nama Dody Hanggodo sebagai Komisaris pada tahun 2017 dan 2018. Sementara di PT Senabangun Anekapertiwi, yang merupakan anak perusahaan PT Pradiksi Gunatama Tbk, Dody menjabat sebagai Komisaris pada tahun 2019 dan 2020.
Tercatat sebagai Menteri ke-26 PU yang pernah ada di Republik ini, Dody akan bekerja bersama dengan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga memperkuat Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam berbagai bentuknya, termasuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah lebih dahulu dikerjakan Kementerian PUPR di bawah Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.
Basuki Hadimuljono yang sebelumnya menjabat Menteri PUPR diserahi tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Otorita IKN. Adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang pada 21 Oktober 2024 mengabarkan bahwa partai yang dipimpinnya, Demokrat, mendapat empat pos di kementerian dan satu wakil menteri. Salah satu kadernya yang ditunjuk adalah Dody.
Selepas menyelesaikan SMA De Britto, Dody melanjutkan Pendidikan S-1 di Departemen Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung, kemudian menempuh S-2 Master of Petroleum Engeenering (MPE) di TUSLA Univetsity, Oklahoma, Amerika Serikat. Sesuai ilmu yang didalaminya di ITB, Dody bekerja sebagai petroleum engineer di Asamera oil company dari 1989 selepas kuliah S-1-nya hingga tahun 1995 dan pada 1993 hingga 1998 tercatat sebagai Assistant Vice President Citibank.
Setelah di minyak dan perbankan, Dody berkiprah di tambang Batubara setelah pada 2007 hingga 2011 menjadi Executive Vice President Marketing & Business Development PT Dua Samudera Perkasa yang bergerak di bidang pertambangan, pengiriman dan perdagangan.
Dody Hanggodo diangkat sebagai Menteri PU (Pekerjaan Umum) tanpa embel-embel PR (Perumahan Rakyat) di belakangnya. Rupanya Presiden Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri dengan memisahkan kembali Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diserahkan kepada Maruarar Sirait sebagai menteri yang diberi tugas membangun 15 juta rumah untuk rakyat hingga tahun 2029.
Artinya, Kementerian PKP harus membangun 3 juta rumah dalam setahun sehingga wajar kalau kementerian baru ini diminta fokus untuk mewujudkannya. Pemisahan dua Kementerian berbeda ini membawa konsekuensi kepada penekanan dan fokus pengerjaan di samping seluruh nomenklatur terkait PU dan PKP berubah.
Swasembada Pangan
Saat menyampaikan pidato pertamanya seusai pengucapan sumpah sebagai Presiden RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.
Komitmen swasembada pangan diberi penekanan dan harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak bergantung kepada sumber makanan dari luar. Dalam situasi krisis global, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya secara mandiri. Disebutkan, swasembada pangan akan segera terwujud empat hingga lima tahun ke depan dengan harapan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.
Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mewujudkan swasembada energi mengingat ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global. Alasannya, jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perang, sulit bagi Indonesia mendapatkan sumber energi dari negara lain. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah.
Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung. Dengan memiliki energi bawah tanah, geotermal yang cukup, batu bara yang sangat banyak, energi dari air yang sangat besar, kata Presiden Prabowo, “Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi.”
Seolah menjawab keinginan Presiden, Dody Hanggodo bertekad akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mengapa bendungan, karena keberadaan bendungan ini akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).
“Kita sepakat bahwa infrastruktur sumberdaya air sangat penting untuk mendukung target swasembada pangan dan oleh karenanya, terus kita lanjutkan. Kita bisa lihat misalkan dari bendungan, bendung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder dan tersier hingga langsung ke sawah-sawah,” kata Menteri Dody saat meninjau jaringan irigasi Komering di Bendung Perjaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, Kamis (31/10/2024).
Kunjungan Dody untuk memastikan bahwa jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier dapat berfungsi dengan baik. Kementerian PU merencanakan untuk melakukan peremajaan Bendung Perjaya beserta saluran irigasinya, mengingat usia bendung sudah sekitar 30 tahun.
Turut mendampingi Dody Saat meninjau jaringan irigasi antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Bastari, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Feriyanto Pawenrusi.
IKN dan Investor Swasta
Fokus kepada swasembada pangan dan energi yang merupakan hasil pembahasan Dody dengan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan mau tidak mau membuat kelanjutan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dipertanyakan. Namun Dody memastikan megaproyek ibu kota baru itu akan tetap dilanjutkan, hanya saja kecepatannya tidak seperti dulu. Penegasan itu ia kemukakan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, tanggung jawab pembangunan IKN melibatkan Otorita IKN sehingga koordinasi intensif masih akan terus dilakukan. Otorita IKN juga memiliki peran besar dalam hal investasi dari sektor swasta. Dengan demikian, perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan dengan hadirnya investasi swasta sehingga tidak semuanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai seorang Jenderal, Prabowo memang memiliki kekhawatiran tersendiri bahwa perang akan semakin memanas di saat Indonesia belum mencapai swasembada pangan. Jika kondisi ini terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, hal ini akan menyulitkan posisi Indonesia yang berimbas pada nasib rakyat. Kondisi ini akan memicu permasalahan sosial yang lebih besar sehingga ketahanan panganlah yang menjadi fokus utama untuk saat ini, bukan lagi penekanan pada pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan sebagaimana focus pemerintah sebelumnya.
Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian PU terhadap ketahanan pangan, pemerintah akan memanfaatkan puluhan bendungan eksisting di seluruh Indonesia secara optimal, bahkan dalam beberapa tahun ke depan akan puluhan bendungan lainnya akan segera dibangun. Fokus untuk bendungan yang ada saat ini adalah melakukan revitalisasi dengan perbaikan jaringan primer, sekunder, maupun tersiernya sehingga target Presiden Prabowo dalam empat hingga lima tahun ke depan tercapai swasembada pangan. (PEP)
