JAKARTA, LINTAS — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya kini harus bekerja ekstra dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Alasannya, banyak data dari pemerintah daerah (Pemda) yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Makanya kita hari ini merenovasi irigasi-irigasi daerah sambil mendata. Karena datanya itu ada dan tiada,” ujar Dody dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Dody, data yang disampaikan oleh pemerintah daerah sering kali tidak akurat. Banyak jaringan irigasi yang dilaporkan masih ada, ternyata sudah rusak atau bahkan hilang saat diperiksa di lapangan.
“Kita dikasih data dari Pemda, tapi begitu dicek ternyata tumpang tindih. Kadang irigasinya sudah nggak ada, pindah, atau rusak total,” jelasnya.
Data Amburadul
Akibat kondisi ini, Kementerian PU terpaksa melakukan dua pekerjaan sekaligus, yakni mendata ulang dan merenovasi jaringan irigasi. Padahal, jika data daerah sudah lengkap dan valid, seharusnya proses bisa langsung difokuskan pada rehabilitasi.
“Begitu Inpres irigasi keluar, kita langsung cek semua irigasi di Indonesia. Eh, ternyata banyak data yang nggak ada. Jadi, kita harus kerja dobel,” kata Dody.
Dody menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Irigasi karena selama ini pengelolaan irigasi di Indonesia bersifat terfragmentasi.
Sama seperti jalan, sistem irigasi terbagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, pemerintah pusat selama ini hanya bisa menggarap irigasi nasional.
“Yang di luar irigasi nasional, kita nggak pernah bisa menyentuh. Karena kita meyakini itu sudah ditangani oleh bupati, wali kota, atau gubernur,” ujarnya.
Irigasi Daerah
Kenyataannya, banyak jaringan irigasi daerah yang rusak dan tidak pernah direhabilitasi. Karena itu, setelah Inpres diterbitkan, pemerintah langsung melakukan pemeriksaan ke lapangan dan menemukan banyak ketimpangan antara data dan kondisi nyata.
“Fokus kita sekarang adalah irigasi. Alhamdulillah, Pak Presiden memahami bahwa irigasi itu masalah utama dalam ketahanan pangan,” ujar Dody.
Pelaksanaan Inpres Irigasi tahun 2025 dibagi menjadi tiga tahap utama:
- Tahap 1 — Rehabilitasi jaringan irigasi daerah seluas 280 ribu hektare, sekaligus pendataan untuk kebutuhan tahun-tahun berikutnya. “Tahap 1 progresnya sudah 89%,” ungkap Dody.
- Tahap 2 — Rehabilitasi 225 ribu hektare jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam, dengan kedalaman pompa lebih dari 100 meter. Tahap 2 ini baru 23%, karena juga dibangun sumur bor untuk daerah kering seperti NTT dan Gunung Kidul.
- Tahap 3 — Rehabilitasi 146 ribu hektar jaringan tambahan dan pembangunan 832 unit air tanah. “Tahap 3 baru sekitar 1,5%. Tapi semua on progress, karena skala irigasi di Indonesia itu besar sekali,” tegasnya.
261 Unit Sumur Bor
Dody menambahan, hingga saat ini, pemerintah telah membangun 261 unit sumur bor dalam yang melayani sekitar 8.200 hektare lahan pertanian.
Dody menyebut, setelah tiga tahap tersebut berjalan, pemerintah menargetkan perluasan besar-besaran pada 2026, dengan cakupan hingga 750 ribu hektar jaringan irigasi dan air tanah.
“Nanti tahun 2026 kita lanjutkan dengan skala lebih besar, sekitar 750 ribu hektar irigasi plus jaringan air tanah,” ujarnya.
Meski harus bekerja “dobel” akibat data Pemda yang semrawut, Dody tetap optimistis bahwa pelaksanaan tahun depan akan berjalan lebih cepat.
“Insyaallah tahun depan jauh lebih cepat, karena administrasi antar-kementerian sudah beres dan data kita sudah lengkap. Jadi tinggal jalan saja,” pungkasnya. (CHI)
Baca Juga: BWS Sumatera VI Optimalkan Irigasi untuk Dukung Ketahanan Pangan di Kerinci
