JAKARTA, LINTAS – Supply Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.
Regulasi ini diharapkan mampu menekan biaya logistik, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Founder & CEO SCI Setijadi mengatakan, penerbitan Perpres tersebut menjadi langkah penting untuk membangun sistem logistik nasional yang lebih terpadu dan berorientasi pada hasil.
“Indonesia memerlukan regulasi yang kuat dan terpadu untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja logistik nasional. Logistik harus dilihat sebagai bagian dari rantai pasok dari hulu hingga hilir, bukan hanya kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang,” ujar Setijadi.
Menurut dia, urgensi pembenahan logistik terlihat dari biaya yang masih tinggi. Berdasarkan data Bappenas pada 2023, biaya logistik domestik diperkirakan mencapai 14,1 persen dari harga barang, sedangkan biaya logistik ekspor sekitar 8,98 persen dari harga barang yang dikirim.
Kinerja Logistik
Tingginya biaya tersebut berdampak pada kenaikan harga produk dan komoditas, melemahkan industri serta perekonomian nasional, dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun global.
Dari sisi kinerja, Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 139 negara. Posisi ini masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam di kawasan Asia Tenggara.
SCI menilai pembangunan infrastruktur saja belum cukup untuk memperbaiki kinerja logistik.
Perbaikan juga perlu dilakukan pada tata kelola, proses pelayanan, integrasi data, kompetensi sumber daya manusia, serta kepastian regulasi.
Setijadi menyebut terdapat tiga strategi utama dalam Perpres 41/2026 yang dinilai tepat untuk memperkuat sistem logistik nasional.
Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas, layanan tulang punggung, dan sarana penunjang logistik.
Kedua, integrasi dan digitalisasi layanan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), termasuk pertukaran dan pemanfaatan data. Ketiga, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.
Cetak Biru
Perpres tersebut juga mengubah pendekatan kebijakan dari cetak biru dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional atau Sislognas menjadi Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional 2026–2029.
Rencana aksi ini memuat program, sasaran, kegiatan, keluaran, target penyelesaian, serta instansi penanggung jawab dan instansi terkait. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan diharapkan lebih terarah dan dapat dievaluasi berdasarkan target yang ditetapkan.
“Perpres ini memberikan landasan yang lebih operasional untuk memperkuat logistik nasional. Tantangannya adalah memastikan seluruh program dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, dan terukur dampaknya terhadap biaya serta kualitas layanan logistik,” tutur Setijadi.
Untuk mendukung pelaksanaannya, SCI merekomendasikan lima langkah. Pertama, menetapkan baseline, metodologi, dan target tahunan penurunan biaya logistik. Kedua, membangun dasbor kinerja nasional yang transparan.
Ketiga, memastikan interoperabilitas data antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Keempat, memperkuat koordinasi serta mekanisme akuntabilitas setiap instansi penanggung jawab.
Kelima, melibatkan akademisi, lembaga penelitian, asosiasi, dan pelaku usaha dalam pemantauan serta evaluasi.
SCI berharap Perpres Penguatan Logistik Nasional tidak berhenti sebagai dokumen regulasi, tetapi menjadi instrumen transformasi untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan keandalan layanan, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. (CHI)
