Oleh Achmad Maliki
Bencana banjir bandang dan longsor yang baru-baru ini melanda tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumut, dan Sumbar, 24-25 November 2025—telah menelan banyak korban jiwa. Hingga Senin, 2 Desember 2025, seperti dikutip Kompas, tercatat 723 orang meninggal. Angka ini diperkirakan masih akan bertambah karena banyak warga belum ditemukan.
Kerusakan harta benda sangat parah dan meninggalkan duka mendalam. Fasilitas umum seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi banyak yang terputus sehingga memperlambat upaya pemulihan. Kelangkaan bahan bakar minyak dan minimnya bantuan di sejumlah lokasi pengungsian membuat keadaan semakin memprihatinkan.
Dengan dampak sedemikian besar, muncul pertanyaan penting: apakah bencana hidrometeorologi ini murni bencana alam atau sebenarnya merupakan bencana ekologis?
Kita mengapresiasi berbagai tanggapan dan reaksi pemerintah baik daerah maupun pusat untuk penanganan pascabanjir ini. Namun, keterlambatan menetapkan bencana yang dipicu oleh hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar sebagai bencana nasional sangat disayangkan. Namun, kehadiran Presiden langsung paling tidak menandakan bahwa ada kehadiran negara.
Berdasarkan data BMKG, intensitas hujan di ketiga provinsi terdampak saat kejadian tergolong sangat tinggi, yakni di atas normal atau lebih dari 150 mm per hari—kategori cuaca ekstrem. Namun, tidak tepat apabila cuaca ekstrem yang merupakan faktor alamiah itu dinyatakan sebagai satu-satunya penyebab banjir.
Kayu Gelondongan
Pengamatan terhadap jenis dan bentuk material yang terbawa banjir menunjukkan adanya batang-batang pohon dan kayu gelondongan yang terseret arus. Material besar ini menjadi penyebab utama besarnya korban jiwa serta luasnya kerusakan harta benda dan fasilitas umum. Aliran banjir yang membawa tumpukan pohon, kayu gelondongan, batuan, dan lumpur tentu menciptakan tekanan masif terhadap apa pun yang dilaluinya.
Material pohon yang tercabut dengan akar dan ranting menunjukkan adanya longsoran tebing. Namun, banyak pula kayu gelondongan hasil penebangan yang ikut hanyut bersama banjir. Hal ini mengindikasikan adanya aktivitas pembalakan di kawasan hutan bagian hulu.
Terkait temuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menurunkan tim khusus untuk melakukan kajian dan investigasi mendalam atas bencana banjir bandang di Sumatera.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, seperti dikutip banyak media, menyatakan, terdapat delapan perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedelapan entitas itu bergerak mulai dari tanaman industri, tambang emas, hingga perkebunan sawit.
“Saya mencatat ada delapan entitas di sana: perusahaan tanaman industri, tambang emas, hingga pengembangan sawit,” ujar Faisol dalam konferensi pers di Jakarta, 1 Desember 2025.
Bupati Aceh Tenggara, dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, 2 Desember 2025, juga meminta Menteri LH untuk menertibkan dan melakukan reboisasi di kawasan hutan Gunung Leuser, yang merupakan bagian penting dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.
Pada umumnya, pemicu utama banjir adalah alih fungsi lahan secara masif, yang kemudian diperparah oleh faktor alam seperti cuaca ekstrem. Alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi nonhutan menyisakan kayu-kayu gelondongan dalam jumlah besar.
Saat hujan dengan intensitas jauh di atas normal turun, sisa kayu tersebut hanyut bersama aliran permukaan menuju sungai-sungai. Menurut KLH, pengurangan 1 persen tutupan lahan dapat meningkatkan debit aliran permukaan hingga 2 persen.
Sumber foto: Tangkapan layar Kompas.id
Keputusan Politik
Melalui bencana di tiga provinsi di Sumatera ini, semua kita–utamanya para pemangku kepentingan di bidang lingkungan–diajak merenungkan kembali. Pemanfaatan lingkungan untuk kegiatan ekonomi mungkin sah-sah saja. Namun, yang sering dilupakan adalah dampak terhadap lingkungan.
Sangat diharapkan untuk mengevaluasi setiap keputusan politik yang diambil selama ini yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kini sudah terbukti, setiap keputusan politik yang keliru telah membuat masyarakat dalam risiko bertaruh nyawa dan kehilangan masa depan karena krisis iklim.
Longsor dan banjir bandang akan terus menjadi momok menakutkan yang mengancam keselamatan ekosistem makhluk hidup di daerah-daerah rawan bencana ini. Kita khawatir, kejadian serupa akan terus berulang jika tidak ada tindakan nyata untuk penanggulangan pada masalah hulunya. Doa dan empatik buat semua korban bencana Sumatera. (MAL)
Baca Juga: Kementerian PU Kerahkan Alat Berat Pulihkan Dampak Bencana di Sumatera
