BANDUNG, LINTAS – Pantai Utara (Pantura) Jawa bukan sekadar kawasan pesisir. Wilayah yang membentang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur itu menjadi salah satu tulang punggung kehidupan dan perekonomian Indonesia. Namun, di tengah kontribusinya yang besar, Pantura menghadapi tekanan lingkungan dan risiko bencana yang semakin kompleks.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menempatkan pembangunan Giant Sea Wall sebagai salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pesisir sekaligus melindungi masyarakat, aset nasional, dan aktivitas ekonomi di sepanjang Pantura Jawa.
Wakil Kepala I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPJJ), Ir. Darwin Trisna Djajawinata, M.Sc., mengatakan pembangunan kawasan Pantura harus dipandang lebih luas dari sekadar proyek infrastruktur.
Hal itu disampaikannya dalam seminar regional “The Giant Sea Wall of Java’s Northern Coast: Advancing Coastal Resilience and National Economy” yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Sabtu (29/8/2026).
“Pada akhirnya yang kita bangun di Pantura bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang, dan membangun masa depan bagi generasi yang akan datang,” kata Darwin.
Menurutnya, pembangunan Giant Sea Wall merupakan bagian dari upaya menghadirkan Pantura Jawa yang tangguh, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Pantura Sumbang 28 Persen PDB Nasional
Darwin menjelaskan, besarnya perhatian terhadap Pantura tidak terlepas dari posisi strategis kawasan tersebut terhadap perekonomian nasional.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang dipaparkannya, kawasan Pantura Jawa memberikan kontribusi sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, atau setara sekitar US$ 395 miliar.
Di kawasan tersebut, sekitar 48 juta penduduk tinggal, bekerja, dan menggantungkan kehidupan. Pantura juga menjadi bagian dari sejumlah kawasan aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi penting, termasuk Jakarta dan kawasan metropolitan di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
“Tidak berlebihan jika kami menyebut Pantura sebagai urat nadi Indonesia,” kata Darwin.
Menurut dia, Pantura telah berkembang menjadi koridor peradaban, pertumbuhan ekonomi, dan pergerakan masyarakat. Kawasan tersebut mempertemukan pusat-pusat perkotaan, industri, perdagangan, permukiman, pelabuhan, hingga berbagai aktivitas ekonomi nasional.
Namun, besarnya aktivitas tersebut juga membuat Pantura menghadapi tekanan yang tidak ringan.
Menghadapi Ancaman Banjir hingga Penurunan Muka Tanah
Darwin mengungkapkan, Pantura Jawa saat ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan dan kebencanaan. Salah satunya adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di sejumlah kawasan pesisir.
Kondisi tersebut kemudian memperbesar risiko banjir rob dan memperburuk kerentanan kawasan pesisir terhadap kenaikan muka air laut.
Selain itu, Pantura juga menghadapi ancaman geologi, seperti gempa bumi, potensi likuifaksi, serta persoalan ketersediaan air bersih. Kerusakan ekosistem, termasuk kawasan mangrove, serta perubahan iklim turut meningkatkan tekanan terhadap wilayah pesisir.
“Karena itu, tema Advancing Coastal Resilience and National Economy menjadi sangat relevan. Kita tidak sedang mengerjakan proyek biasa. Kita sedang memikirkan bagaimana melindungi kehidupan puluhan juta rakyat Indonesia sekaligus menjaga fondasi ekonomi nasional,” jelasnya.
Darwin menegaskan, tantangan tersebut membutuhkan pendekatan terintegrasi dan jangka panjang. Perlindungan pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah saja.
Giant Sea Wall Jadi Agenda Jangka Panjang
Menurut Darwin, pembangunan Giant Sea Wall telah menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi perlindungan Pantura Jawa.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya pembangunan sistem perlindungan pesisir utara Jawa sebagai proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu belasan hingga puluhan tahun.
“Meski proyek ini membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun, kita tidak punya pilihan selain memulainya sekarang,” ujar Darwin mengutip arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, menurutnya, Giant Sea Wall tidak boleh dilihat sebagai proyek sektoral. Pembangunan tersebut harus terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional lainnya, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, industrialisasi, pengentasan kemiskinan, hingga riset dan inovasi.
“Giant Sea Wall bukan proyek sektoral yang berdiri sendiri. Perlindungan pesisir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Indonesia secara keseluruhan,” katanya.
Pantura Dibagi 15 Segmen
Untuk mewujudkan sistem perlindungan Pantura secara menyeluruh, pemerintah mendorong pengelolaan kawasan tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
“Jawa merupakan satu sistem, tiga zona, banyak pihak untuk satu tujuan,” kata Darwin.
Secara teknis, kawasan Pantura membentang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Rencana pengelolaan perlindungan pesisir tersebut dibagi ke dalam 15 segmen infrastruktur perlindungan.
Secara keseluruhan, rencana itu mencakup pembangunan sekitar 575 kilometer tanggul laut, 167 kilometer tanggul muara, dan 61 kilometer tanggul pantai. Pembangunan infrastruktur tersebut juga akan didukung rehabilitasi kawasan mangrove dengan luas mencapai sekitar 40.000 hektar.
Skala tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus dilakukan sekaligus kebutuhan terhadap kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, akademisi, praktisi, industri, dunia usaha, masyarakat, dan media dinilai memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Bukan Sekadar Benteng Laut
Darwin menekankan bahwa Giant Sea Wall tidak semata-mata berfungsi sebagai benteng untuk menahan air laut. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi bagian dari transformasi kawasan Pantura menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Setidaknya terdapat sejumlah manfaat strategis yang diharapkan dapat diperoleh.
Pertama, melindungi aset-aset vital dan infrastruktur nasional yang berada di kawasan Pantura.
Kedua, menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan, perdagangan, industri, jasa, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
Ketiga, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong modernisasi sektor perikanan.
Keempat, mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas modern, termasuk jalan, jalur kereta api, kawasan pelabuhan, serta konektivitas antarkawasan.
Kelima, membuka peluang pengembangan energi terbarukan melalui integrasi tenaga surya, angin, dan sumber energi lainnya.
Keenam, melindungi ekosistem, permukiman masyarakat, kawasan bisnis, pariwisata, serta berbagai fasilitas publik yang berada di kawasan pesisir.
“Ini adalah proteksi masa depan Pantura Jawa. Bukan hanya untuk bertahan dari ancaman, tetapi untuk mentransformasikannya menjadi kawasan yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tutur Darwin.
Butuh Kolaborasi Pentahelix
Untuk mewujudkan visi tersebut, Darwin menilai pembangunan Giant Sea Wall harus dilakukan melalui pendekatan pentahelix.
Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus pemberi dukungan kebijakan. Akademisi menghadirkan riset dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Dunia industri dan usaha menjadi penggerak investasi serta aktivitas ekonomi.
Sementara itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan kawasan pesisir.
Di sisi lain, media juga memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat pembangunan.
“Proyek sebesar ini hanya akan berhasil apabila kelima unsur tersebut bersinergi secara kuat, bukan bergerak sendiri-sendiri,” tegas Darwin.
Menurut dia, forum seperti seminar regional yang digelar Unpar menjadi penting karena mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas solusi terhadap persoalan Pantura.
Tantangan Terbesar: Pembiayaan
Selain aspek teknis, salah satu tantangan utama pembangunan Giant Sea Wall adalah pembiayaan.
Darwin mengatakan, pembangunan infrastruktur dalam skala besar membutuhkan strategi pendanaan yang kuat dan berkelanjutan. Anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD tetap menjadi salah satu fondasi, sekaligus katalis untuk menarik sumber pembiayaan lainnya.
Pemerintah juga membuka peluang optimalisasi investasi badan usaha, BUMN, sektor swasta, instrumen pembiayaan hijau, green fund, serta berbagai skema pembiayaan inovatif.
Dukungan dari lembaga pengelola investasi, mitra pembangunan, sektor filantropi, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pendanaan.
Selain itu, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta pendekatan land value capture atau pemanfaatan peningkatan nilai lahan sebagai dampak pembangunan infrastruktur dapat dieksplorasi untuk mendukung pembiayaan proyek.
“Inovasi sistem pembiayaan adalah opsi pelaksanaan pendanaan yang terus kami eksplorasi. Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan lembaga keuangan, investor strategis, dan mitra pembangunan untuk bersama-sama membangun skema pendanaan yang berkelanjutan,” ujar Darwin. (CHI)
Baca Juga: BKS PII Dorong “Giant Sea Wall” Pantura Terintegrasi Energi Terbarukan
