Beban Berlapis Dunia Usaha Angkutan Barang
APTRINDO juga menyoroti tekanan berlapis yang dihadapi pengusaha angkutan barang akibat pembatasan dan pelarangan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga atau lebih selama libur nasional dan cuti bersama, seperti Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Setelah masa pembatasan berakhir, kendaraan yang seharusnya kembali beroperasi justru masih terhambat pengisian BBM Subsidi akibat masalah QR Code, sehingga memperpanjang masa berhenti operasional di luar kebijakan pemerintah.
“Kombinasi pembatasan operasional dan ketidakpastian akses BBM Subsidi menciptakan tekanan serius, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta berpotensi menimbulkan efek domino pada rantai pasok nasional,” ujar Gemilang.
Minta Presiden dan Menteri ESDM Turun Tangan
Melihat dampak yang semakin luas dan sistemik, DPP APTRINDO secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk turun tangan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi QR Code MyPertamina dalam penyaluran Bio Solar.
“Tanpa langkah korektif yang cepat dan konkret, persoalan ini akan terus mengganggu arus logistik nasional, menaikkan harga barang, dan merugikan masyarakat luas,” kata Gemilang.
Baca Juga: Hadapi Lonjakan Nataru 2025/2026, ASDP Siagakan 15 Lintasan Nasional
APTRINDO menegaskan, apabila hingga awal 2026 tidak terdapat solusi nyata, terukur, dan dirasakan langsung di lapangan, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan, termasuk tindakan nyata dan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Angkutan barang adalah urat nadi logistik nasional. Kebijakan yang menghambat akses BBM Subsidi tanpa mekanisme pemulihan yang cepat berpotensi melemahkan ketahanan logistik nasional,” kata Gemilang. (CHI)
