Jakarta, Lintas – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan pengeluaran anggaran sebesar Rp 110,2 miliar untuk memperbaiki jalan daerah pendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memastikan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
Menteri PUPR, melalui juru bicara Endra S Atmawidjaja, dalam sebuah wawancara kepada media di Jakarta, Jumat (4/8/2023), menjelaskan, penanganan jalan daerah dalam skema IJD merupakan perintah presiden untuk meningkatkan kemantapan jalan berstatus nonnasional di seluruh Indonesia.
“Jadi, memang kami akan tingkatkan di sisa satu setengah tahun terakhir kemantapan jalan kita. Ini, kan, kami gunakan untuk juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi, kami punya momentumnya dan sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk itu. Nah, yang terakhir Pak Presiden kunjungi itu betul lokasinya di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Endra.
Endra mengatakan, ada tiga paket yang digunakan untuk meningkatkan kondisi jalan di sekitar kawasan IKN. Di mana kawasan IKN telah dilengkapi mulai dari tol, jalan logistik, jalan lingkar, dan kawasan Sumbu Kebangsaan.
“Nah, kalau di kampung-kampung sekitar IKN ini tidak kami benahi nantinya jomplang. Jadi, kami benahi juga supaya masyarakat yang memang sudah lama tinggal di Penajam Paser itu juga menikmati jalan-jalan yang mulus. Di situ juga memerlukan akses jalan yang baik untuk mendukung kegiatan sosial-ekonominya,” jelas Endra.
Prioritas perbaikan, kata Endra, adalah ruas jalan yang berada di daerah terdekat wilayah IKN juga di atur dalam inpres tersebut. Disebutkan, ada kawasan-kawasan produktif, seperti di Morowali, Soroako, Wedabe, dan Konawe.
Target
Dikatakan Endra, pihaknya akan melihat dari semua wilayah di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang akan diperbaiki jalan daerahnya.
“Akan tetapi, juga ada di beberapa daerah lain termasuk di perbatasan, ya, itu juga membutuhkan penanganan jalan kabupaten ataupun jalan provinsi yang sekarang kondisinya kurang mantap ataupun rusak,” kata Endra.
Di daerah Sangkulirang dan jalan menuju ke arah Banjarmasin, misalnya. Kemudian juga yang arah Samarinda, termasuk di sekitar Bukit Soeharto. “Itu juga cukup banyak jalan yang perlu ditangani,” kata Endra.
Peningkatan dan perbaikan jalan daerah yang rusak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dari APBN dan APBD yang cukup besar, kata Endra, sebaiknya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut. (MDF)
Baca Juga: Jalan Daerah Rusak di Wilayah Penyangga IKN Diperbaiki
