JAKARTA, LINTAS – Pemerintah Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan besar-besaran pada anggaran pembangunan infrastruktur dan subsidi transportasi.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran besar, karena akan berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum dan infrastruktur yang layak.
Sebagai negara dengan wilayah yang luas, Indonesia sangat bergantung pada infrastruktur dan transportasi yang memadai untuk mendorong perekonomian lokal, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mengurangi kesenjangan sosial.
Namun, langkah efisiensi anggaran yang diambil pemerintah—termasuk pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan—justru mengancam semua itu.
Djoko Setijowarno, Akademisi dan ahli transportasi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, dan Wakil Ketua Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini sangat berbahaya.
“Infrastruktur dan subsidi transportasi adalah dua elemen vital dalam pembangunan negara ini. Pemangkasan anggaran infrastruktur dan subsidi transportasi hanya akan memperburuk kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak pelayanan publik yang sudah terbatas,” ujarnya melalui pesan tertulis kepada majalahlintas.com, Minggu (2/2/2025).
Anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PU yang semula Rp 110,9 triliun, kini dipangkas hingga menyisakan hanya Rp 29,6 triliun.
Anggaran untuk subsidi transportasi, yang berfungsi mendukung angkutan umum dan kargo, mengalami pemangkasan hingga Rp 17,5 triliun, dengan sejumlah layanan transportasi terancam dihentikan sementara.
Padahal, anggaran subsidi transportasi sangat penting untuk menjaga kelangsungan transportasi publik, mengurangi disparitas harga, dan memberikan akses bagi daerah-daerah terisolasi.
Subsidi Transportasi
Subsidi transportasi yang digulirkan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah miskin.
Tanpa subsidi ini, biaya transportasi akan melonjak, dan hanya segelintir orang yang mampu mengakses transportasi.
“Pemangkasan anggaran subsidi transportasi akan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau perbatasan. Tanpa subsidi, angkutan barang dan angkutan umum akan sulit dijangkau, menghambat perputaran ekonomi lokal, dan meningkatkan kemiskinan,” tutur Djoko.
Kondisi ini berisiko memperburuk ketimpangan ekonomi, meningkatkan biaya hidup, dan bahkan memperburuk kemiskinan.
Di beberapa daerah, terutama di pedalaman, angkutan umum adalah satu-satunya akses menuju sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Tanpa transportasi yang terjangkau, banyak anak yang putus sekolah, sementara perekonomian setempat akan terhambat.
Pemerintah mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung kesejahteraan rakyat, namun beberapa kalangan khawatir jika anggaran untuk MBG ini justru mengorbankan program-program lainnya, seperti transportasi dan infrastruktur.
“Program MBG sangat baik, namun harus lebih selektif dan cermat. Jangan sampai infrastruktur dan transportasi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat justru dikorbankan,” ujar Setijowarno.
Penting untuk dicatat bahwa pembangunan infrastruktur dan transportasi adalah kunci untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
Infrastruktur yang buruk dan transportasi yang mahal hanya akan memperburuk kemiskinan, dan menghambat kemajuan negara.
Di sisi lain, pemangkasan anggaran transportasi juga mengancam ketersediaan angkutan umum. Banyak daerah yang sangat bergantung pada transportasi publik untuk mobilitas harian, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Bahkan, pemangkasan anggaran ini bisa memaksa ribuan pekerja transportasi kehilangan pekerjaan.
Pemerintah seharusnya mencari solusi lain dalam menghemat anggaran tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa hal yang bisa dilakukan seperti dengan mengalihkan subsidi BBM untuk mendukung angkutan umum.
Infrastruktur dan Transportasi Harus Jadi Prioritas
Dengan berbagai dampak yang bisa timbul akibat pemangkasan anggaran ini, Menurut Djoko, penting bagi pemerintah untuk memikirkan mempertimbangkan kebijakan.
“Tidak ada satu pun negara maju yang bisa mengabaikan pembangunan infrastruktur dan transportasi,” tegasnya.
Program-program utama yang diusulkan pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 hanya akan efektif jika didukung oleh infrastruktur dan transportasi yang memadai.
“Infrastruktur dan transportasi adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Tanpa keduanya, Indonesia tidak akan bisa mencapai target kemajuan yang diinginkan,” pungkas Djoko.
Djoko menegaskan, pemerintah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur dan transportasi sebagai prioritas, karena keduanya adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuka akses ekonomi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat miskin di daerah-daerah terisolasi. (GIT)