Makassar, Lintas – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (PUTR Sulsel) bertanggungjawab mewujudkan misi Gubernur Provinsi Sulsel yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 terkait insfrastruktur yang berkualitas dan aksesibilitas di wilayah terisolir.
Dengan terbukanya wilayah terisolir, masyarakat bisa menjual hasil pertanian/perkebunan ke daerah lain sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan. Kualitas hidup masyarakat di suatu daerah sangat bergantung pada ketersediaan insfrastruktur yang berkualitas dan kemudahan aksesibilitas.
Rekonstruksi ruas jalan Salaonro-Ulugalung, Sulawesi Selatan.
Kepala Bidang Bina Teknik dan Perencanaan Dinas PUTR Sulsel, Nihaya, ST, MT, memaparkan, pihaknya menangani panjang jalan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan Jalan Provinsi sepanjang 2.009,35 km. Penganggaran dilakukan atas dasar urutan prioritas penanganan dan diusahakan semua kabupaten/ kota mampu menangani infrastruktur yang berada di bawah kewenangan provinsi, jelasnya pada Lintas, Jumat, (15/7/2022).
Pelayanan dan penanganan
Untuk pelayanan penanganan ke pengguna jasa, Dinas PUTR Sulsel memberikan tanggung jawab pemeliharaan ke unit pelaksana teknis (UPT) jalan serta operasional dan pemeliharaan irigasi yang berkedudukan di daerah. UPT jalan terdiri dari Wilayah UPT 1 (Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu), UPT Wilayah 2 (Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang), UPT Wilayah 3 (Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Barru), UPT Wilayah 4 (Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar), UPT Wilayah 5 (Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Bone), UPT Wilayah 6 (Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Selayar).
Membuka akses daerah terisolir Sabbang-Seko, Sulawesi Selatan.
Dinas PUTR Sulsel selalu melakukan koordinasi dengan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sulsel dan pemerintah kabupaten/ kota terkait dengan kinerja jalan (kerusakan jalan, banjir, longsor, aduan masyarakat, dan lainnya). Untuk penanganan jalan yang mengalami kondisi rusak berat, rusak ringan, dan membuka akses ke wilayah terisolir, pihak Dinas PUTR Sulsel memberikan tanggung jawab pelaksanaan ke Bidang Bina Marga.
Pembangunan jalan Batusitanduk-Batas Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Penggunaan asbuton
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bagian E Hal Khusus Lainnya Poin 5 yang berbunyi, “Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan, pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara). Dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/ atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Kepala Bidang Bina Teknik dan Perencanaan Dinas PUTR Sulsel Nihaya, ST, MT.
Di wilayah Sulsel, bahan baku masih tersedia cukup banyak khusus bahan aspal. Dinas PUTR Sulsel telah memanfaatkan cold paving hotmix asbuton (CPHMA) sebagai bahan pemeliharaan jalan. Sedangkan, untuk pemanfaatan bahan hot mix asbuton untuk pekerjaan perkerasan jalan baru digunakan 2022.
Penanganan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung Dinas PUTR Sulsel bekerja sama dengan Bidang Sumber Daya Air. (AN)
Baca juga:
Forum Solusi Jaringan Transportasi Sulsel
Kebijakan Tata Ruang untuk Kawal Pembangunan Sulsel
