JAKARTA, LINTAS – Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Medan menyelenggarakan Dialog Aspirasi Sumatera Utara dengan tema “Menyoal Kenyamanan Transportasi Publik” pada Rabu (17/9/2025).
Dialog yang disiarkan langsung melalui streaming di kanal YouTube RRI Medan ini menghadirkan tiga narasumber untuk membahas berbagai persoalan terkait keamanan dan kenyamanan transportasi publik dari berbagai sudut pandang.
Isu keamanan menjadi sorotan utama seiring dengan meningkatnya penggunaan transportasi publik seperti bus, kereta api, dan angkutan kota (angkot).
Berbagai permasalahan seperti vandalisme, perkelahian, pelecehan seksual, dan pencurian menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Inklusivitas dan Keamanan Bagi Kelompok Rentan
Ketua Badan Pengurus Harian Perempuan Hari Ini, Anissa Oktavi Sharen, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam penyediaan transportasi publik. Menurutnya, transportasi publik yang ideal harus dapat diakses dan memberikan rasa aman bagi semua kalangan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Anissa menekankan bahwa perempuan merupakan pengguna mayoritas transportasi umum dan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, mulai dari sentuhan tanpa persetujuan hingga catcalling.
“Kenyamanan itu bukan cuma soal oh enak nih ada AC-nya atau mudah nih diakses, tapi bagaimana kita bisa aman di dalamnya,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan jaminan keamanan bagi perempuan yang harus pulang larut malam menggunakan transportasi publik.
Fasilitas bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian. Ketersediaan ramp, pegangan, serta informasi audiovisual bagi penyandang tunanetra dan tunarungu dinilai masih kurang memadai.
“Bukan cuma sekadar ada, tapi memang bisa digunakan,” tegas Anissa mengenai fasilitas yang ada.
Selain itu, aspek keterjangkauan ekonomi juga disinggung, di mana transportasi publik seharusnya menjadi pilihan transportasi yang murah bagi berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, dan kelas pekerja.
Peran Pemerintah dan Tantangan Pengusaha
Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia, Dr. Parlindungan Purba, SH, MM, menyatakan bahwa undang-undang yang ada telah mengamanatkan transportasi publik harus nyaman, aman, selamat, dan terjangkau.
Ia memberikan apresiasi kepada para pengusaha angkutan umum yang dianggapnya sebagai pahlawan yang membantu perekonomian daerah, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti suku cadang mahal dan kondisi jalan yang rusak.
Baca Juga: Menhub Dudy Ajak Insan Transportasi Perkuat Inovasi di Harhubnas 2025
Parlindungan menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah kepada pengusaha transportasi publik, misalnya melalui pemberian kredit kepada koperasi. Menurutnya, pemerintah sejauh ini belum memberikan kemudahan yang signifikan bagi para pengusaha.
Ia juga mengkritisi konektivitas transportasi yang belum menjangkau hingga ke kawasan perumahan, sehingga masyarakat masih harus mengeluarkan biaya tambahan.
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai perilaku pengemudi, Parlindungan menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi para sopir, tidak hanya menjelang hari raya.
Terkait Bus Rapid Transit (BRT) di Medan yang hanya ramai pada pagi dan sore hari, Parlindungan berpendapat bahwa ini menunjukkan BRT baru digunakan oleh pengguna rutin dan belum menjadi kebutuhan umum yang merata.
“Transportasi publik itu tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Perspektif Pengemudi dan Pemilik Angkot
Sementara itu, Ketua Kesatuan Supir dan Pemilik Angkutan (Kasper) Sumatera Utara, Israel Situmeang, menanggapi keluhan masyarakat mengenai sopir angkot yang ugal-ugalan. Ia mengklaim bahwa para sopir angkot telah melalui seleksi dan pelatihan, serta semuanya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Menurut Israel, kemungkinan terjadinya pelecehan di dalam angkot sangat kecil karena kapasitasnya yang terbatas. Ia justru menyoroti kondisi para pengusaha dan sopir angkot yang kian tersingkir akibat persaingan dengan transportasi online, yang menyebabkan pendapatan mereka menurun.
“Jangan karena lahirnya angkutan baru, abangnya yang harus dibunuh,” ujar Israel, merujuk pada angkot yang telah melayani masyarakat selama 40 tahun. Ia berharap pemerintah hadir untuk memberikan solusi, termasuk kemungkinan peralihan atau subsidi bagi para pengusaha angkot, seperti yang telah dilakukan di kota lain.
Israel juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang banyak rusak di rute-rute yang dilalui angkot, seperti ke arah Tembung dan Tanjung Anom.
Ia mendorong pemerintah kota dan provinsi untuk duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan pengusaha, untuk mencari solusi komprehensif demi terciptanya transportasi publik yang nyaman di Medan. (ROY)
