JAKARTA, LINTAS — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan publik dan mendorong digitalisasi pengawasan transportasi darat.
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke Terminal Tipe A Purabaya (Bungurasih) dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Trosobo, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).
Terminal Purabaya yang berdiri di atas lahan 119.950 meter persegi merupakan simpul penting perjalanan darat di Jawa Timur. Terminal ini melayani 238 trayek dengan dukungan 131 perusahaan otobus, baik untuk antarkota dalam provinsi (AKDP) maupun antarkota antarprovinsi (AKAP). Setiap harinya, terminal mencatat rata-rata 30 ribu pergerakan penumpang.
Dalam tinjauannya, Aan menekankan pentingnya perbaikan layanan dasar terminal yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari sanitasi, kebersihan, hingga pengawasan keamanan. Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan loket tiket untuk mencegah praktik percaloan.
“Terminal Purabaya adalah wajah transportasi darat Indonesia. Prioritas utama adalah fasilitas dasar seperti toilet dan kebersihan area terminal, karena itu yang paling langsung dirasakan penumpang,” ujar Aan.
Menurutnya, kebersihan masih menjadi tantangan, terutama di area keberangkatan dan kedatangan. Optimalisasi sumber daya, kata dia, mutlak diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan fasilitas yang bersih, nyaman, dan sehat.
Selain peningkatan layanan, Aan juga menegaskan pentingnya inovasi digital dalam pengaturan keberangkatan dan pemeriksaan kendaraan. “Dengan teknologi, layanan dapat lebih cepat, efisien, sekaligus tetap menjamin keselamatan,” imbuhnya.
Digitalisasi Jembatan Timbang
Usai dari Terminal Purabaya, Dirjen Perhubungan Darat melanjutkan kunjungan ke UPPKB Trosobo di Kabupaten Sidoarjo, salah satu jembatan timbang strategis di Jawa Timur.
Aan menekankan peran vital jembatan timbang dalam menekan praktik kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). “UPPKB adalah pintu masuk pengawasan sekaligus penindakan. Tanpa pengawasan yang ketat, jalan-jalan kita akan terus rusak karena muatan berlebih,” tegasnya.
Baca Juga: Operasional Commuter Line Normal, KAI Commuter Tetap Siaga Keamanan
Menurut Aan, UPPKB Trosobo sudah memiliki sistem otomatisasi, tetapi baru sebatas pelaporan ke pusat. Ia mendorong agar dalam waktu dekat sistem tersebut terintegrasi dengan kepolisian dan Blu-e sehingga penindakan bisa dilakukan secara otomatis.
Digitalisasi, lanjutnya, juga penting untuk menutup peluang pungutan liar (pungli). “Interaksi langsung antara petugas dan pengemudi seringkali membuka peluang pungli. Dengan digitalisasi, interaksi ini bisa diminimalkan sehingga pengawasan lebih objektif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya. (CHI)
