JAKARTA, LINTAS – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan merespons dinamika yang tengah dihadapi industri penerbangan nasional akibat tekanan global, mulai dari kenaikan harga avtur hingga fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada biaya operasional maskapai.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyatakan bahwa pemerintah memahami kondisi tersebut dan tengah mencermati berbagai usulan penyesuaian tarif yang diajukan pelaku industri.
“Sehubungan dengan permohonan penyesuaian fuel surcharge dan Tarif Batas Atas (TBA) yang disampaikan oleh INACA, pada prinsipnya Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek,” ujar Lukman dikutip Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah faktor menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan, di antaranya kondisi keekonomian maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.
Pemerintah juga terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk maskapai, operator bandara, hingga penyedia avtur, guna memantau perkembangan harga bahan bakar dan dampaknya terhadap operasional penerbangan.
“Tentu kami terus berkoordinasi untuk memonitor perkembangan harga avtur dan dampaknya terhadap operasional penerbangan,” lanjutnya.
Stimulus Industri Penerbangan
Terkait usulan pemberian stimulus bagi industri penerbangan, Lukman menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi fiskal nasional serta kepentingan masyarakat secara luas.
Ia memastikan, setiap kebijakan yang diambil akan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan konsumen.
Baca Juga: Pantau Arus Balik, Menhub dan Seskab Sambut Pemudik di Pulo Gebang
“Kami menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mengedepankan keseimbangan antara keberlangsungan usaha industri penerbangan dan perlindungan konsumen, sehingga layanan angkutan udara tetap terjaga dari sisi keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan konektivitas nasional,” tegasnya. (*/CHI)
