JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dalam konstruksi jalan nasional mencapai minimal 30 persen sebagai langkah menuju swasembada aspal dan pengurangan ketergantungan impor.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun dalam beberapa tahun ke depan. Namun, sekitar 80 persen kebutuhan masih bergantung pada aspal berbasis minyak bumi maupun impor.
“Kementerian Pekerjaan Umum mendorong swasembada aspal nasional melalui pemanfaatan Aspal Buton atau Asbuton,” kata Dody dalam acara Silaturahmi Bersama Media, Kamis (2/4/2026).
Indonesia memiliki cadangan Aspal Buton yang besar, tetapi pemanfaatannya saat ini baru sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional. Peningkatan pemanfaatan Asbuton dinilai menjadi peluang besar untuk memperkuat kemandirian material konstruksi jalan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
“Untuk itu, Kementerian PU akan mendorong penggunaan Aspal Buton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30 persen,” ujar Dody.
Hemat Devisa dan Tambah Pajak
Kebijakan peningkatan penggunaan Asbuton diproyeksikan memberi dampak ekonomi signifikan. Dari sisi makro, pemerintah memperkirakan penghematan devisa hingga sekitar Rp 4 triliun serta peningkatan penerimaan pajak hampir Rp 2 triliun.
“Potensi penghematan devisa negara mencapai sekitar Rp 4 triliun dan peningkatan pajak hampir Rp 2 triliun,” jelas Dody.
Selain itu, kebijakan ini diyakini memperkuat industri dalam negeri melalui penciptaan rantai pasok baru, peningkatan kebutuhan industri aspal domestik, serta penguatan struktur industri nasional.
Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan ketergantungan impor hingga sekitar 50 persen, menghemat devisa negara hingga Rp 4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sekitar Rp 1,6 triliun per tahun, serta memperkuat industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen.
“Dari sisi industri, kebijakan ini akan mendorong kebutuhan industri aspal, menciptakan rantai pasok baru di dalam negeri, dan memperkuat struktur industri nasional,” tambahnya.
Pengembangan industri Aspal Buton juga diperkirakan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi hingga Rp 23 triliun sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru.
Saat ini sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Karena itu, Kementerian PU mendorong regulasi wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi minimal 30 persen (A30) dalam campuran beraspal.
Tantangan Teknologi
Meski potensinya besar, Dody mengakui pengembangan penggunaan Asbuton bukan perkara mudah karena teknologi pengolahannya belum berkembang secara masif di dalam negeri.
“Kita memang harus diakui tidak sedang memilih yang mudah karena teknologinya belum terlalu masif, tetapi kita memilih untuk berdiri lebih mandiri,” ujarnya.
Dody menilai Aspal Buton seharusnya dapat dimanfaatkan lebih luas di dalam negeri, mengingat selama ini material tersebut justru lebih banyak digunakan negara lain seperti China. Penggunaan Asbuton juga diharapkan memperbaiki tata kelola pengadaan dan standar mutu penyelenggaraan jalan, produsen, asosiasi, hingga penyedia jasa konstruksi.
Respons Ketegangan Geopolitik Global
Kebijakan ini juga dilatarbelakangi meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk dinamika di kawasan Timur Tengah yang memicu ketidakpastian suplai dan harga minyak dunia. Ketergantungan pada material berbasis minyak bumi, termasuk aspal impor, dinilai semakin berisiko di tengah fluktuasi energi global.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya memaksimalkan sumber daya dalam negeri guna menjaga ketersediaan energi dan material strategis nasional.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” kata Dody.
Sebagian besar aspal impor merupakan turunan minyak bumi. Ketika suplai minyak terganggu dan harga global meningkat, biaya aspal ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan.(CHI)
Baca Juga: Menteri PU Gerak Cepat Tangani Kerusakan Infrastruktur Pascagempa Sulut–Malut
