Persoalan petani di negeri ini, dari tahun ke tahun, antara lain, adalah soal susahnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani tidak jarang berteriak karena kesusahan mendapatkan pupuk. Pun bisa mendapatkan, tetapi harus menebus dengan biaya yang cukup tinggi.
Melihat kondisi itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Lewat pepres ini, distribusi pupuk menjadi tertata dan tidak panjang. Kini dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik pupuk. Kemudian dari pabrik langsung ke gabungan kelompok tani (gapoktan). Petani mengakses pupuk langsung dari pabrik.
Kalau sebelumnya, berkas distribusi pupuk melibatkan 12 menteri yang harus tanda tangan. Kemudian ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Urusannya menjadi ribet, panjang. Akibatnya, harganya jadi mahal. Ada pihak-pihak dalam rantai distribusi itu yang mengambil keuntungan. Petani pun mengalami kerugian.
Selain membeli dengan harga mahal, juga areal sawah mereka bisa tidak mendapatkan pupuk karena alasan stok habis. Hasil panen tidak maksimal ataupun gagal panen menjadi momok menakutkan bagi para petani.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan dampak yang didapatkan setelah terbitnya perpres pupuk saat panen raya bersama petani di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). Saat itu Presiden Prabowo ikut dalam panen raya tersebut.
Sehubungan dengan laporan itu, Presiden Prabowo semringah. Ia menegaskan keseriusan pemerintah yang senantiasa mendorong efisiensi anggaran. Itu dilakukannya melalui pemotongan jalur distribusi yang panjang. Secara bersamaan, praktik korupsi juga berusaha ditekannya melalui mekanisme tersebut.
”Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden, seperti dikutip Kompas.id.
Dalam kesempatan itu, tampak hadir juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Komisi IV DPR, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Majalengka Eman Suherman serta para Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia yang hadir melalui Zoom.
Dari rilis pers Kementerian PU, Presiden–saat berinteraksi dengan para kepala daerah–mengatakan, “Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali dan bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara, tanpa pangan tidak ada NKRI.”
Panen raya kali ini dilaksanakan serentak di 14 provinsi yang meliputi 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Presiden memberi pesan kepada seluruh kepala daerah agar benar-benar memperhatikan tujuan negara dalam mewujudkan swasembada pangan.
Amran Sulaiman menegaskan bahwa kementeriannya, bersama Kementerian PU, telah melakukan sinkronisasi program swasembada pangan. Seluruh kebijakan Presiden Prabowo mulai dari penyediaan benih, alat mesin pertanian, pompanisasi, OPLAH, cetak sawah hingga ketersediaan pupuk telah dilaksanakan.
“Sekarang yang berproses adalah irigasi, kalau 2 juta hektar yang kami sudah sepakati dengan Menteri PU selesai, Insya Allah pangan kita aman dan mimpi besar kita untuk bisa menjadi lumbung pangan akan menjadi kenyataan,”kata Menteri Pertanian.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dalam menyuskseskan program swasembada pangan, Kementerian PU mendukung layanan irigasi untuk mengairi lahan-lahan pertanian. Di wilayah Majalengka, dukungan air irigasi salah satunya dari Daerah Irigasi (DI) Kamun yang bersumber dari Bendungan Jatigede.
“Ke depan kita akan membangun lagi di sisi sebelah kanan untuk mengairi air irigasi seluas 10.000 hektar. Jadi yang paling utama untuk sisi PU adalah irigasi dan jalan desa, sehingga pada saat panen raya para petani bisa dengan mudah membawa hasil panennya ke pasar, tanpa mempermahal biaya logistiknya,” kata Menteri Dody.
Saat berdialog dengan petani, Presiden terlihat mencatat setiap masukan. “Kami dari petani Ngawi cukup merasa bahagia dengan kebijakan-kebijakan Bapak yang sampai kepada kami yang harga gabahnya Rp 6.500 dan pupuk pun sampai kepada kami dengan mudah Pak,” kata salah seorang petani asal Ngawi, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga mencatat keluhan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf, tentang kebutuhan irigasi dan saluran irigasi di daerahnya. Ia juga masih mengeluhkan petani di daerahnya kesulitan mendapatkan pupuk. Manaf juga meminta agar Presiden bisa memperhatikan untuk menyediakan traktor bajak sawah dan mesin pemotong padi. (HRZ)
