JAKARTA, LINTAS — Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat dengan meluncurkan Program 3 Juta Rumah per tahun, salah satunya melalui pembangunan hunian vertikal atau apartemen di wilayah perkotaan.
Program ini menjadi respons terhadap permasalahan backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, terutama di kota-kota besar yang terus berkembang pesat akibat urbanisasi.
Meskipun hunian vertikal dianggap sebagai solusi atas keterbatasan lahan, penerimaannya di kalangan masyarakat dan pengembang masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, termasuk harga jual dan sewa yang tinggi serta proses perizinan pembangunan yang rumit. Akibatnya, sebagian besar masyarakat lebih memilih rumah tapak meskipun terletak jauh dari pusat kota dan tempat kerja mereka.
Namun, pemerintah bertekad untuk mendorong pembangunan satu juta apartemen di perkotaan melalui sejumlah strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan hunian vertikal terjangkau bagi masyarakat:
Pemanfaatan Lahan BUMN dan Konsep TOD
Salah satu strategi utama adalah pemanfaatan lahan idle milik BUMN yang berada di lokasi strategis, seperti dekat dengan stasiun kereta atau pusat transportasi umum. Pemerintah mendorong pengembangan hunian vertikal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), yang bertujuan untuk menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum.
Konsep TOD ini akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, serta meminimalkan permukiman yang padat dan kumuh.
Sebagai langkah awal, pemerintah tengah melakukan pendataan lahan milik BUMN untuk memulai pembangunan hunian TOD di lokasi-lokasi strategis.
Selain TOD, pemerintah juga mengoptimalkan kawasan campuran (mixed-use) yang memungkinkan pembangunan hunian vertikal yang terintegrasi dengan berbagai fungsi lainnya, seperti komersial dan transportasi umum.
Kawasan campuran ini sangat cocok untuk daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi, di mana lahan terbatas dan kebutuhan untuk hunian vertikal sangat mendesak.
Melalui pengembangan kawasan campuran, hunian vertikal akan lebih mudah diakses dan terhubung dengan fasilitas umum lainnya, sehingga meningkatkan kualitas hidup penghuninya.
Penurunan Harga Sewa
Untuk membuat hunian vertikal lebih terjangkau, pemerintah juga menurunkan harga sewa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Misalnya, di Jakarta Selatan, harga sewa apartemen yang sebelumnya mencapai Rp3,5 juta per bulan kini diturunkan menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta per bulan.
Penurunan harga sewa ini bertujuan untuk membantu masyarakat, seperti guru, ASN, dan tenaga medis yang memiliki keterbatasan finansial namun membutuhkan hunian yang dekat dengan tempat kerja.
Selain itu, penurunan harga sewa juga merupakan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa hunian vertikal bisa menjadi pilihan yang layak selain rumah tapak.
Keberhasilan program pembangunan hunian vertikal juga dapat berdampak positif pada keberlanjutan pangan. Hunian vertikal tidak memerlukan lahan yang luas seperti rumah tapak, sehingga lahan-lahan pertanian produktif bisa tetap terjaga.
Dengan demikian, pembangunan rumah vertikal membantu menghindari konversi lahan sawah menjadi kawasan perumahan yang dapat mengancam ketahanan pangan.
Melalui strategi-strategi ini, Pemerintah Prabowo-Gibran berharap dapat mempercepat pembangunan hunian vertikal yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkelanjutan.
Percepatan pembangunan apartemen dan rumah susun di wilayah perkotaan diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan, memberikan solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menciptakan kota yang lebih tertata dan ramah lingkungan.
Dengan fokus pada konsep TOD, kawasan campuran, dan penurunan harga sewa, Pemerintah Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah per tahun yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia. (GIT)
