Jakarta, Lintas – Dari total pagu anggaran 2023 sebesar Rp 140,92 triliun, Kementerian PUPR telah menyerapnya sebesar Rp 31,98 triliun. Adapun secara pengerjaan fisik, sudah mencapai sebesar Rp 24,95 triliun atau 22,03 persen. Ini melampaui capaian di periode yang sama tahun 2022. Sejumlah langkah ditempuh Kementerian PUPR mempercepat penyerapan anggaran.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal itu dalam acara Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
“Jadi, meskipun anggarannya lebih besar, realisasi anggaran tahun 2023 lebih cepat sedikit daripada tahun 2022,” kata Basuki dikutip dari rilis yang diterima Rabu (7/6/2023).
Pagu anggaran TA 2023 yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional.
Tercatat, realisasi paket terkontrak sudah 2.808 paket dengan Pagu DIPA Rp 76,44 triliun atau sebesar 80,66 persen dari total jumlah paket lelang TA 2023 sebanyak 4.035 paket pekerjaan senilai Rp 94,76 triliun.
Paket terkontrak tersebut meliputi paket tender/seleksi baru (SYC dan MYC baru) sebanyak 1.616 paket dengan Pagu DIPA Rp 20,03 triliun. Kemudian melanjutkan paket lintas tahun yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya (MYC Lanjutan) sebanyak 1.169 paket dengan Pagu DIPA Rp 56,13 triliun. Saat ini sebanyak 1.227 paket dengan Pagu DIPA Rp 18,32 triliun sedang dalam proses lelang.
Disampaikan Basuki, pelaksanaan anggaran 2023, salah salah satunya digunakan untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp 26,67 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung infrastruktur Sumber Daya Air (Rp 1,14 triliun), jalan dan jembatan (Rp 9,72 triliun), permukiman (Rp 11,58 triliun), perumahan (Rp 4,20 triliun), dan Bina Konstruksi (Rp 0,37 triliun).
Anggaran Khusus IKN
Secara keseluruhan anggaran untuk mendukung infrastruktur IKN Nusantara tahun 2020–2023 sebesar Rp 36,72 triliun dari total Rp 62,27 triliun sampai dengan 2024 atau sebanyak 76 paket pekerjaan dengan progres sebesar 15,84 persen.
Selanjutnya, untuk realisasi program Padat Karya TA 2023 sebesar Rp 15,07 triliun dengan progres serapan anggaran sebesar Rp 5,04 triliun atau sebesar 33,44 persen. Anggaran tersebut telah memberikan manfaat dengan menyerap tenaga kerja 141.507 orang atau sebanyak 19,84 persen dari total target serapan 713.000 pekerja.
Menteri Basuki mengatakan sebagai upaya percepatan realisasi anggaran 2023, Kementerian PUPR memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan, antara lain, dengan menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa untuk paket kegiatan strategis dengan target selesai akhir Juni 2023.
Selanjutnya mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, menyelesaikan masalah tanah, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran.
“Termasuk juga kami laporkan bahwa kami sudah diizinkan oleh Menteri Keuangan untuk memanfaatkan automatic adjustment yang selama ini hold untuk dibuka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan,” kata Menteri Basuki.
DPR Apresiasi
Atas realisasi serapan anggaran Kementerian PUPR hingga Mei 2023 tersebut, secara umum anggota Komisi V DPR memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian PUPR.
“Kami perlu memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian program dan anggaran tahun 2023 pada tren yang positif lebih bagus dari tahun 2022. Meskipun beban yang harus dilaksanakan Kementerian PUPR lebih berat daripada tahun 2022,” kata Anggota Komisi V DPR, Sudewo. (HRZ)
