JAKARTA, LINTAS – Pengembangan jalan tol nasional memasuki fase penting. Di tengah jaringan yang kini mencapai 3.115,98 kilometer (km), kebutuhan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan pelayanan, keselamatan, hingga penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama.
Menyikapi kondisi tersebut, Asosiasi Tol Indonesia (ATI) akan menggelar focus group discussion (FGD) bertema penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, legislatif, serta para pakar guna merumuskan langkah strategis bagi keberlanjutan industri jalan tol sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Ketua Umum ATI Rivan A Purwantono mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional.
Menurut dia, pembangunan jalan tol tidak hanya harus berorientasi pada penambahan panjang jaringan, tetapi juga harus menghasilkan layanan yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal bagi masyarakat.
“Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Investasi Jalan Tol Mendekati Rp 1.000 Triliun
Saat ini, jaringan jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 km yang tersebar dalam 76 ruas. Infrastruktur tersebut dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Nilai investasi pada ruas-ruas yang telah beroperasi tercatat sekitar Rp 668 triliun. Jika ditambah dengan ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan, total investasi jalan tol nasional diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan jalan tol membutuhkan dukungan skema pembiayaan yang kuat.
ATI menilai kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan. Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang mampu meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol.
Tantangan tersebut semakin penting mengingat sebagian besar ruas jalan tol yang telah beroperasi masih berada pada fase awal hingga menengah dalam siklus pengembalian investasi.
Kondisi itu membutuhkan struktur keuangan yang sehat agar pengusahaan jalan tol dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
ODOL Jadi Tantangan
Selain persoalan pembiayaan, keberlanjutan jalan tol juga menghadapi tantangan dari sisi operasional dan kondisi fisik jalan.
Salah satunya adalah masih maraknya kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau ODOL. Kendaraan tersebut dinilai dapat mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.
Karena itu, pembenahan ekosistem jalan tol tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga mencakup penguatan regulasi, pengawasan, keselamatan, kualitas layanan, serta tata kelola transportasi secara menyeluruh.
Libatkan Pemerintah, DPR hingga Pakar
FGD yang diselenggarakan ATI akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan utama. Forum tersebut akan dibuka dengan sambutan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Diskusi interaktif akan dipandu pakar manajemen Prof Rhenald Kasali dengan menghadirkan ekonom Muhammad Chatib Basri dan Prof Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber utama. Perwakilan legislatif dari Komisi V DPR RI juga akan dilibatkan bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dari unsur pemerintah, antara lain hadir perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Plt Sekretaris Jenderal ATI Kristianto mengatakan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk membangun kesamaan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri.
Menurut dia, keselarasan tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.
“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional,” ujarnya.
Kristianto mengatakan, hasil pembahasan dalam FGD nantinya akan dihimpun menjadi berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
“Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (white paper),” kata Kristianto
Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan strategis dalam merumuskan kebijakan jalan tol nasional.
ATI berharap rekomendasi tersebut dapat mendorong terciptanya kebijakan jalan tol yang adil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlangsungan investasi serta meningkatkan manfaat infrastruktur bagi masyarakat. (*/CHI)
Baca Juga: Dibangun Tanpa APBN, Tol Harbour Road II Jakarta Utara Ditarget Rampung Awal 2028
