Jakarta, Lintas – Pada masa Pandemi Covid-19, sektor perumahan dan properti merupakan salah satu sektor yang masih tumbuh positif. Dengan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) sebesar 16 persen dan menyerap tenaga kerja sebesar 13,8 juta orang per tahun. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) XVII di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
“Sektor perumahan dan properti memiliki multiplier effect (efek berganda) yang dapat menggerakkan 185 subsektor industri lainnya, seperti material bahan bangunan, furnitur, perdagangan ritel, sampai pembiayaan,” kata Joko Widodo.
Dikutip dari rilis yang diterima Majalahlintas.com, pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta para pengembang perumahan, termasuk REI, untuk terus meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Sejuta Rumah (PSR).
“Saya meminta REI untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah membantu rakyat kecil untuk memiliki hunian layak yang sehat. Kemudian, perhatikan juga dampak sosial dan lingkungannya, jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan banyak kampung di dekatnya air sumurnya kering, kampungnya jadi banjir, juga tolong diperhatikan sampahnya,” kata Jokowi.
Kemudahan Perizinan
Menurut Presiden Jokowi, tantangan besar masih dihadapi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia. Angka backlog kepemilikan rumah berkisar 12,7 juta unit, di mana pertumbuhan keluarga baru mencapai 700.000-800.000 per tahun (Data Susenas, 2021).
Backlog perumahan adalah kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh rakyat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Presiden, pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi dan fasilitas untuk masyarakat dapat mengikuti program memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau.
Salah satunya melalui kemudahan perizinan bagi pengembang dan dukungan penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu, juga melanjutkan skema FLPP yang tahun ini diprogramkan untuk 220.000 unit dengan besaran anggaran Rp 25 triliun.
“Sekarang ini negara tanpa competitiveness dan daya saing yang baik jangan harap bisa survive. Karena persaingan antarnegara saat ini sangat ketat sekali, baik memperebutkan kue ekonomi, kue investasi. Semua bersaing dan saling memperbaiki diri, kecepatan perizinan, kecepatan pelayanan, kecepatan pembebasan lahan. Karena kalau tergantung APBN gak akan bisa tumbuh, investasi menjadi kunci,” kata Presiden.
Skema Padat Karya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap, melalui Munas REI ini dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota REI untuk semakin berkembang, solid, dan kuat guna menyongsong industri properti yang semakin dinamis dan penuh tantangan ke depan.
“Seperti yang disampaikan Presiden tadi, mumpung (bertepatan) kinerja ekonomi Indonesia sedang baik. Kalau kita pertumbuhan ekonomi bagus, pasti masyarakat butuh hunian, di situ nanti kita tunjang dengan program subsidi,” kata Basuki.
Kementerian PUPR juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Program Sejuta Rumah pada periode 2015 – 2022 cukup memuaskan, yaitu mencapai 7,98 juta unit, sedangkan capaian tahun 2023 hingga bulan Juli sebanyak 480.438 unit. (HRZ)
Baca Juga: Hingga April 2023, Program Sejuta Rumah Kementerian PUPR Capai 298.203 Unit
