JAKARTA, LINTAS – Program pembiayaan rumah subsidi terus menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Hingga akhir Juli, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat telah merealisasikan pembiayaan terhadap 137.015 unit rumah subsidi. Total nilai yang telah disalurkan mencapai Rp17 triliun.
“Penyaluran ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi, tersebar di 33 provinsi dan 388 kabupaten/kota,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Senin (28/7/2025).
Melihat tingginya kebutuhan dan antusiasme masyarakat terhadap rumah subsidi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui penambahan kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025. Dari semula 220.000 unit, kuota ditingkatkan menjadi 350.000 unit rumah dengan total nilai anggaran mencapai Rp35,2 triliun.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur rincian pembiayaan anggaran untuk investasi pemerintah pada subbagian Bendahara Umum Negara.
“Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penambahan target program FLPP menjadi langkah yang sangat strategis,” bunyi beleid tersebut.
Kolaborasi dengan Bank dan Pengembang
Heru Pudyo Nugroho menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra strategis guna memperluas akses terhadap pembiayaan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami menggandeng 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, dan 7 manajer investasi untuk mempercepat pencapaian target program perumahan nasional,” jelas Heru.
Baca Juga: Tarif Jalan Tol Padang–Sicincin Akan Berlaku, Ini Rinciannya
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa angka backlog perumahan mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, backlog rumah tangga berdasarkan kepemilikan mencapai 12,71 juta unit. Angka tersebut menurun menjadi 9,90 juta unit pada 2023.
Sementara itu, backlog berdasarkan kepenghunian juga mengalami penurunan, dari 6,98 juta menjadi 6,69 juta rumah tangga dalam periode yang sama.
“Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, serta tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian,” tutup Heru. (GIT)
