JAKARTA, LINTAS — Capaian penggunaan anggaran Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp 68,05 triliun dengan progres fisik hingga 20 Agustus 2024 mencapai 49,3 persen. Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (21/8/2024) di Jakarta.
Dalam rapat kerja tersebut, Basuki–yang didampingi para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR–menyampaikan realisasi capaian anggaran TA 2024. Rapat Kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras.
Basuki menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian PUPR per 20 Agustus 2024 sebesar Rp 68,05 Triliun atau 41,7 persen dari total anggaran) dengan progres fisik sebesar 49,3 persen. Progres keuangan ini lebih tinggi 9,2 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar 32,5 persen.
“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp 147,37 triliun dan mengalami penambahan sebesar Rp 15,72 triliun sehingga pagu menjadi Rp 163,09 triliun,” kata Menteri Basuki.
Baca Juga: Basuki Tinjau Akses Sport Center dan Lapangan Gateball untuk PON XXI
Adapun untuk progres lelang, kata Basuki, hingga 20 Agustus 2024, tercatat paket yang sudah terkontrak sebanyak 2.708 paket dengan Pagu DIPA Rp 109,35 triliun (96 persen dari Total Kegiatan Kontraktual Rp 113,94 triliun), meliputi paket tender/seleksi baru (SYC dan MYC Baru) sebanyak 1.370 paket dengan Pagu DIPA Rp 16,49 triliun. Lalu melanjutkan paket lintas tahun yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya (MYC lanjutan) sebanyak 1.338 paket dengan Pagu DIPA Rp 92,86 triliun.
Program Padat Karya
Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras dalam kesimpulan rapat menyampaikan, Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024.
“Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat realisasi Program Padat Karya, mempercepat realisasi Inpres Jalan Daerah serta Inpres Air Minum dan Air Limbah tahun 2024, memprioritaskan pengusaha lokal, dan meningkatkan program operasi, optimalisasi dan rehabilitasi,” ujarnya.
Merespons hal itu, Basuki mengatakan, pada 2024, Kementerian PUPR melanjutkan Program Padat Karya yang per 20 Agustus nilainya sebesar Rp 8,22 triliun, meningkat sebesar Rp 1,11 triliun dari sebelumnya Rp 7,11 triliun (pada status 31 Mei 2024).
“Namun, dari hasil Raker Kementerian PUPR terakhir, masih terdapat potensi dari anggaran sisa lelang sekitar Rp 3 triliun yang akan kami masukkan ke Padat Karya. Progres penyerapan anggaran PKT per 20 Agustus 2024 sebesar Rp 2,99 triliun (36,4 persen) dan serapan tenaga kerja 153.052 orang (42,1 persen dari total target serapan 364.000 pekerja)”, ujar Basuki.
Basuki menyatakan, untuk percepatan pelaksanaan anggaran TA. 2024 dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan, dengan upaya, antara lain, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan strategis, mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, menyelesaikan masalah tanah, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas pelaksanaan kegiatan. (BSP)
Baca Juga: Pidato Presiden Joko Widodo tentang RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, 16 Agustus 2024
