Home Berita Program Padat Karya Bidang Permukiman Serap 47.000 Tenaga Kerja pada TA 2024

Program Padat Karya Bidang Permukiman Serap 47.000 Tenaga Kerja pada TA 2024

Share

JAKARTA, LINTAS – Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,10 triliun, program padat karya Kementerian PUPR ditargetkan menyerap 47.000 tenaga kerja pada tahun anggaran 2024. Program ini diapresiasi karena langsung dirasakan oleh masyarakat.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, alokasi anggaran padat karya tersebut disalurkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Lalu melalui Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK). Selanjutnya proyek Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Kemudian Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang tersebar di 15 lokasi.

“Untuk rencana pelaksanaan padat karya/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di Direktorat Jenderal Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp 2,10 triliun. Dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 47.000 orang,” kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

RDP tersebut, dikutip dari siaran pers, membahas mengenai alokasi anggaran menurut fungsi dan program Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR pada TA 2024.

Baca Juga: Program Padat Karya Bidang Permukiman Sudah Serap 119.018 Tenaga Kerja

Disebutkan, pelaksanaan PISEW tersebar di 738 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 11.075 orang. Adapun Sanimas yang tersebar di 1.546 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 15.455 orang. Sanitasi LPK tersebar di 1.279 lokasi dengan 7.648 orang, TPS3R dilaksanakan di 173 lokasi dengan 1.722 orang, serta Pamsimas yang dilaksanakan di 1.183 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak  11.829 orang.

“Terkait pelaksanaan padat karya/IBM,  kami harap usulan dapat mulai disampaikan pada pertengahan September hingga Oktober 2023. Selanjutnya dilaksanakan verifikasi. Dengan begitu, perekrutan dan pelatihan untuk tenaga fasilitator dapat dilakukan pada awal 2024,” kata Diana.

Memperluas Lapangan Pekerjaan

Dijelaskan Diana, pelaksanaan program Padat Karya/IBM tersebut bertujuan mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan secara merata di seluruh Indonesia. Kemudian mendorong perekonomian masyarakat, dan memperluas lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Percepatan Program Padat Karya Tunai Demi Serap 62.000 Tenaga Kerja

Selain itu, kata Diana, Kementerian PUPR melalui Sekretariat Jenderal juga terus berupaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi pelaksanaan program Padat Karya/IBM. Termasuk proses penjaringan usul program di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Sejumlah warga bekerja dalam program padat karya. | Dok. KemenPUPR

“Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi atas kajian KPK, seluruh rangkaian penjaringan usulan kegiatan  Padat Karya/IBM, kita lakukan secara online melalui website Kementerian PUPR yang saat ini sedang disusun oleh Sekretariat Jenderal,” tambah Diana.

Salah seorang anggota Komisi V, Sumail Abdullah, mengapresiasi program Padat Karya/IBM ini karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Direktorat Jenderal Cipta Karya ini sangat luar biasa kaitannya dengan masyarakat. Mulai dari kesehatan, kualitas hidup masyarakat, sanitasi, hingga restorasi gedung dan lain-lain. Diharapkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mampu meningkatkan kualitas kerja dan pelaksanaan kegiatan di seluruh Indonesia,” kata Sumail. (HRZ)

Baca Juga: Aplikasi Sistem Peringatan Dini Manajemen Risiko Program Padat Karya PISEW Diluncurkan

Oleh:

Share