JAKARTA, LINTAS — Pemerintah sigap atau bergerak cepat memulihkan fasilitas publik yang rusak akibat aksi penyampaian aspirasi masyarakat akhir Agustus lalu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sedikitnya 43 bangunan terdampak di 15 kabupaten/kota pada enam provinsi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemerintah harus hadir secepat mungkin agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.
“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. Instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat sehingga kita harus klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat,” ujar Dody di Bandung, Senin (9/9/2025).
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU memprioritaskan bangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggaran sekitar Rp 900 miliar disiapkan untuk rehabilitasi tahap awal.
Kesigapan pemerintah juga ditunjukkan lewat langkah teknis di lapangan. Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, mengatakan proses identifikasi dilakukan segera setelah kejadian.
“Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menindaklanjuti instruksi Presiden. Kriteria awal meliputi terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi kerusakan ringan, sedang, atau berat,” katanya.
Baca Juga: Kementerian PU Siapkan Rp 900 Miliar untuk Perbaikan Fasum Rusak Imbas Demo
Bangunan yang masuk prioritas perbaikan antara lain JPO TransJakarta di Senen dan depan Polda Metro Jaya, Gedung Grahadi Surabaya, serta gedung DPRD di berbagai kota seperti Surakarta, Pekalongan, Jepara, Brebes, Kediri, Makassar, hingga Mataram.
Melalui langkah cepat ini, pemerintah berharap fungsi layanan publik segera pulih. “Kami ingin memastikan setiap perbaikan tidak hanya mengembalikan fungsi bangunan, tetapi juga meningkatkan daya tahannya,” ujar Dewi. (HRZ)
Baca Juga: PU Kebut Perbaikan Fasilitas Umum Rusak
