JAKARTA, LINTAS — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta mendorong penguatan integrasi dan kesetaraan transportasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di Ibu Kota.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, transportasi berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk menghadirkan keadilan. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut dia, Jakarta sebagai kota global masih menghadapi persoalan serius dalam sistem transportasi umum. Pertumbuhan urbanisasi yang pesat, perluasan permukiman yang tidak selalu diiringi penyediaan angkutan massal, serta konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota membentuk pola mobilitas yang tidak efisien dan bergantung pada kendaraan pribadi.
Dampaknya, terjadi ketimpangan akses antara warga pusat kota dan masyarakat di wilayah pinggiran yang bergantung pada moda informal serta perjalanan jarak jauh.
Fraksi PDI-P, ujar Pantas, menekankan pentingnya pengelolaan transportasi publik yang berkelanjutan, transparan, berkeadilan, dan bebas korupsi. Sistem transportasi juga harus menjamin hak mobilitas seluruh warga, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan.
Pantas Nainggolan | Foto: www.gesuri.id
Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, Fraksi PDI-P menggelar focus group discussion (FGD) di DPRD Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dalam forum tersebut, muncul kembali gagasan agar Pemerintah Provinsi Jakarta mengakuisisi kereta rel listrik (KRL) Commuterline guna mempermudah integrasi antarmoda.
Pantas menilai integrasi kereta dengan moda lain masih terkendala perbedaan kebijakan antaroperator.
Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jakarta Yuke Yurike menyoroti keterbatasan lahan pemakaman yang kian menyempit. Ia mewacanakan pembelian lahan pemakaman di wilayah penyangga Jakarta apabila kondisi mendesak, mengingat harga tanah di pusat kota sangat tinggi. (*/Dame Adelina Siagian)
Baca Juga: Yeremia Mendröfa: Politik Hati yang Tak Pernah Lelah Melayani
