JAKARTA, LINTAS — Program padat karya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi penopang ekonomi warga terdampak bencana di Sumatera. Hingga pertengahan Januari 2026, sedikitnya 44.954 tenaga kerja lokal terserap dalam kegiatan pemulihan berbasis masyarakat.
Program ini dijalankan di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain membersihkan sisa bencana, padat karya memberi penghasilan bagi warga yang kehilangan mata pencarian.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pemulihan pascabencana harus menyentuh ekonomi warga. Pembangunan fisik saja dinilai tidak cukup.
“Tugas kita salah satunya bersih-bersih, dan itu kita kerjakan 24 jam, didukung penuh TNI, Polri, dan masyarakat melalui pola padat karya. Kita harus bergerak cepat supaya perekonomian segera bergulir lagi,” ujar Dody dikutip dari keterangan tertulis.
SMK Negeri 3 Aceh Tamiang
Di Aceh Tamiang, program ini terlihat di berbagai fasilitas publik. Lumpur sisa banjir masih menempel di ruang kelas SMK Negeri 3 Aceh Tamiang. Namun, aktivitas pembersihan terus berlangsung dengan melibatkan warga sekitar.
Kementerian PU mengoptimalkan tenaga kerja manual di lokasi yang sulit dijangkau alat berat. Peralatan kecil digunakan agar pembersihan menjangkau permukiman, sekolah, dan kantor layanan publik.
Tri Kurniawan, warga Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, menjadi salah satu pekerja padat karya. Selama dua pekan terakhir, ia membersihkan lumpur di lingkungan permukiman dan fasilitas umum.
“Alhamdulillah, ada pekerjaan. Setelah banjir kami tidak punya penghasilan,” kata Tri.
Upah harian yang diterima Tri membantu menopang ekonomi keluarganya. Ia menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan orang tuanya yang terdampak bencana.
Hal serupa dirasakan Ikhsan Putra, warga Kuala Simpang. Banjir membuat usaha kecilnya terhenti. Melalui padat karya, ia kembali memperoleh penghasilan sambil membersihkan drainase dan lingkungan umum.
“Dengan ikut padat karya ini, saya bisa tetap punya penghasilan sambil membersihkan daerah sendiri,” ujar Ikhsan.
Menurut data Kementerian PU per 17 Januari 2026, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat menjadi bantalan ekonomi sementara bagi puluhan ribu warga. Pemerintah berharap, selain mempercepat pemulihan lingkungan, program ini menjaga daya beli masyarakat hingga aktivitas ekonomi kembali normal. (HRZ)
Baca Juga: Air Bersih untuk Warga Aceh Tamiang, PU Bangun 24 Sumur Bor
