JAKARTA, LINTAS – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus melaju. Meski diwarnai tantangan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan proyek ambisius ini tetap berada di jalur yang tepat. Salah satu indikasi kuatnya komitmen tersebut adalah nilai investasi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang kini mencapai Rp 132 triliun.
“Jadi dengan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, ada beberapa kegiatan yang sedang diproses. Totalnya Rp 132 triliun,” ujar Basuki dalam pertemuan virtual dengan media dan Indonesian Diaspora Network Global, Rabu (23/4/2025).
Tak hanya dari dalam negeri, dukungan investasi juga datang dari luar. Konsorsium antara Malaysia dan China menjadi pemain utama dalam proyek besar ini. Perusahaan asal Negeri Jiran, IJM, dan China Harbour Engineering Company akan berkolaborasi membangun infrastruktur vital seperti jalan, multi-utility tunnel (MUT), hingga kawasan hunian bagi warga IKN.
Basuki menyebut, alokasi dana tersebut akan difokuskan untuk membangun sarana transportasi yang terintegrasi serta pemukiman modern. “Totalnya Rp 132 triliun untuk kegiatan jalan, MUT-nya, hunian, baik apartemen maupun hunian tapak,” jelasnya.
Tak hanya proyek besar bersama swasta, Otorita IKN juga menggarap langsung pembangunan sejumlah akses utama di kawasan inti pemerintahan. Akses jalan untuk kawasan KIPP 1A, 1B, dan 1C ditargetkan mulai dibangun pada pertengahan Mei 2025, dengan anggaran senilai Rp 3,4 triliun.
Lebih lanjut, kawasan Sepaku yang menjadi gerbang IKN juga tak luput dari perhatian. Penataan kawasan ini sudah memasuki tahap tender dan akan mulai dikerjakan tahun ini sebagai bagian dari tahap pertama pembangunan.
Hunian ASN Jadi Prioritas
Selain infrastruktur jalan, Otorita IKN turut menyiapkan hunian layak untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke ibu kota baru. Danis H Sumadilaga, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, menyebutkan bahwa pihaknya merancang pembangunan 30 tower baru.
“Estimasi awalnya sekitar 30 menara untuk menambah hunian ASN. Biayanya sekitar Rp 150 sampai Rp 200 miliar per tower, tergantung luasannya,” ujar Danis.
Jika dijumlahkan, total anggaran untuk pembangunan hunian ini berkisar Rp 4,5 hingga 6 triliun. Seluruh pendanaan bersumber dari anggaran OIKN tahun 2025 yang telah disetujui oleh Komisi II DPR RI sebesar Rp 14,4 triliun.
Anggaran tersebut tak hanya untuk hunian, namun juga mencakup penambahan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif, serta berbagai infrastruktur penunjang lainnya. (GIT)
Baca Juga: Pengamat: Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat Tergantung Anggaran
“Anggaran kita yang sudah disetujui oleh DPR itu Rp 14,4 triliun untuk 2025. Itu akan digunakan untuk membangun 30 tower, menambah perkantoran, akses jalan, dan ekosistem pendukung lainnya,” pungkas Danis.
Komitmen Penuh Otorita IKN
Dengan total nilai proyek yang terus meningkat dan kehadiran investor asing yang mulai aktif, Otorita IKN menunjukkan keseriusannya dalam merealisasikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol transformasi Indonesia.
Melalui pendekatan kolaboratif, dukungan anggaran negara, dan perencanaan matang, IKN bukan sekadar proyek fisik, tetapi representasi arah baru pembangunan nasional yang lebih terencana, modern, dan inklusif. (GIT)
