JAKARTA, LINTAS – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam.
Posko ini menjadi pusat koordinasi nasional untuk memantau operasional transportasi sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.
Dudy menjelaskan, keberadaan posko tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memantau kondisi transportasi, mempercepat penanganan berbagai dinamika di lapangan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi,” ujar Dudy.
Pengaturan Mobilitas
Selain membentuk posko untuk kegiatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi hingga ke tingkat wilayah, Kemenhub juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan pengaturan mobilitas pada berbagai moda transportasi.
Langkah tersebut antara lain memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, melakukan pembatasan operasional angkutan tertentu menjelang puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean serta kemacetan, hingga menyiapkan cadangan armada transportasi sesuai kebutuhan di lapangan.
Menurut Dudy, Kemenhub juga melakukan ramp check untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan dan armada transportasi. Selain itu, rekayasa lalu lintas akan diterapkan jika diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, seperti penurunan harga tiket pesawat dan pemberian diskon tarif tol. Selain itu, program mudik gratis kembali diselenggarakan untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman.
Di sisi lain, sosialisasi secara masif juga dilakukan kepada petugas maupun masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, termasuk aspek keselamatan dan keamanan perjalanan. Koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan pun terus diperkuat guna memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif.
Dudy menekankan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat.
Pengawasan Harus Tegas
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan. Pengawasan juga diharapkan dilakukan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, komunikasi publik yang baik, transparan, dan mudah dipahami dinilai penting agar masyarakat dapat memahami berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Konsistensi penyampaian informasi juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesan ego sektoral.
“Yang tidak kalah penting, saya meminta seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” kata Dudy.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 akan beroperasi selama 13–30 Maret 2026 dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta operator transportasi. Di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, hingga sejumlah BUMN transportasi seperti PT Jasa Marga (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT KAI (Persero), PT KCIC, PT Pelindo (Persero), PT Pelni (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, serta AirNav Indonesia.
Layanan di Berbagai Daerah
Selain posko pusat, layanan serupa juga disiapkan di berbagai daerah dan titik transportasi di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 1.560 simpul dan jaringan pos pelayanan atau pos monitoring yang disiapkan untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran tahun ini.
Jumlah tersebut terdiri dari 264 titik simpul angkutan laut, 177 terminal yang mencakup 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B, 248 titik simpul angkutan penyeberangan, 472 titik simpul angkutan kereta api, serta 257 titik simpul angkutan udara. Selain itu, terdapat 43 jaringan di enam gerbang tol dan 44 jaringan di jalan arteri.
Peresmian posko ini turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, para pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenhub, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pimpinan BUMN serta operator transportasi. (CHI)
Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran, Menhub dan Menko PMK Cek Langsung Pelabuhan Merak
