JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan penanganan muara sungai sebagai fokus penting pemulihan pascabencana di Sumatera. Langkah ini dinilai krusial karena muara menentukan kelancaran aliran sungai ke laut dan pengendalian banjir.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, melalui keterangan tertulis, mengatakan, setiap muara memiliki karakter berbeda. Karena itu, penanganannya tidak bisa disamaratakan.
“Sebagian besar pembersihan muara membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya dengan excavator,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, pendangkalan berat pascabencana terjadi di banyak muara sungai besar. Dari total 23 muara terdampak, hanya sekitar satu hingga tiga lokasi yang bisa ditangani tanpa kapal keruk.
11 Muara Terdampak
Berdasarkan inventarisasi Kementerian PU, delapan muara terdampak berada di Aceh. Satu muara sudah ditangani, dua masuk rencana penanganan, dan lima belum tersentuh.
Sementara itu, Sumatera Utara mencatat 11 muara terdampak. Delapan di antaranya masuk rencana penanganan dan tiga belum ditangani. Adapun di Sumatera Barat terdapat empat muara terdampak, dengan tiga sudah ditangani dan satu dalam rencana pekerjaan.
Menurut Dody, penggunaan kapal keruk atau dredger memerlukan perencanaan matang. Desain teknis harus memastikan lokasi pembuangan material hasil pengerukan aman dan bermanfaat.
“Kalau material mau dijadikan tanggul, desainnya harus benar. Jangan sampai saat banjir berikutnya justru jebol,” katanya.
Karena itu, muara besar masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan sekadar tanggap darurat. Proses ini membutuhkan waktu lebih panjang agar hasilnya berkelanjutan.
Pada masa tanggap darurat, Kementerian PU memprioritaskan langkah cepat. Di antaranya perkuatan tanggul eksisting dan normalisasi sungai di titik kritis, terutama di kawasan perkotaan.
Selain itu, muara berukuran kecil yang memungkinkan ditangani dengan alat berat darat akan segera dikerjakan dalam waktu dekat.
“Untuk muara kecil yang tidak perlu dredger, penanganannya bisa dilakukan beberapa hari ke depan,” ujar Dody.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi menegaskan, muara berperan besar dalam sistem pengendalian banjir hulu hingga hilir.
“Kalau muara tersumbat, sebaik apa pun normalisasi di hulu, air tetap sulit keluar ke laut,” katanya.
Ia menambahkan, pendangkalan muara memperlambat aliran sungai dan meningkatkan risiko limpasan ke permukiman. Karena itu, penanganan muara harus terintegrasi dengan rehabilitasi sungai secara menyeluruh.
Kementerian PU memastikan penanganan muara akan menjadi bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tujuannya memulihkan fungsi sungai sekaligus menekan risiko bencana hidrometeorologi di masa depan. (HRZ)
Baca Juga: Normalisasi Sungai Krueng Tiro di Pidie Dipercepat
