JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur sumber daya air, pihaknya akan lebih fokus pada penyelesaian proyek-proyek yang sudah direncanakan sebelumnya, terutama yang terhambat atau tertunda.
Kepada awak media usai dirinya mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Dody mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan prioritas untuk menyelesaikan 61 proyek bendungan yang sudah masuk dalam rencana kerja, sebelum melanjutkan atau merencanakan proyek baru lainnya.
“Fokusnya adalah apa yang sudah kita pilih hari ini. Kalaupun kita bangun, menyelesaikan yang tertunda-tunda. Jadi Insyaallah kita selesaikan total yang kita kerjakan. Di awal kan 61 (Bendungan), fokusnya akan 61. Mungkin sementara kita stop dulu bendungan-bendungan lain, yang lain menunggu arahan lebih lanjut dari Pak Menteri Pertanian,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Penyelesaian Proyek Tertunda
Pernyataan Menteri Dody mengindikasikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan bendungan yang sempat tertunda karena berbagai faktor, termasuk masalah pendanaan dan lahan.
Sebelumnya, proyek bendungan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air secara lebih efisien.
Namun, dengan adanya kendala yang dihadapi, baik dalam aspek teknis maupun administratif, sejumlah proyek bendungan sempat mengalami keterlambatan.
Dody menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan proyek-proyek tersebut diselesaikan secara menyeluruh, karena keberhasilan pembangunan bendungan sangat berpengaruh pada keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.
Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Pertanian terkait pembangunan infrastruktur air, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian.
“Kami benar-benar harus dapat arahan dari beliau, di mana kami bangun embung, di mana kami harus bangun bendungan untuk mendukung lahan-lahan yang ada, terutama yang digunakan oleh sektor pertanian,” tutur Dody.
Pentingnya koordinasi ini tercermin dari harapan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan infrastruktur yang ada, sehingga setiap proyek yang dibangun dapat memberikan dampak maksimal pada produktivitas pertanian.
Pembangunan bendungan dan embung diharapkan dapat memperbaiki sistem irigasi, mengatur pasokan air yang lebih merata, serta mengurangi risiko kekeringan yang kerap melanda sejumlah daerah penghasil pangan.
Tantangan dan Solusi di Lapangan
Di sisi lain, Menteri Dody juga mengakui adanya tantangan dalam implementasi proyek-proyek ini, termasuk masalah pembebasan lahan dan koordinasi antarinstansi.
Meskipun begitu, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan semua proyek yang telah dipilih, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian Indonesia.
Sebagai tambahan, proyek pembangunan bendungan dan embung ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan air, yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pemerintah berharap, dengan adanya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang optimal, masyarakat akan merasakan dampak positif berupa pengurangan resiko bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan hasil pertanian yang lebih stabil.
Ke depannya, Dody menekankan bahwa meskipun sementara waktu pembangunan bendungan lain dihentikan, arahan dari Menteri Pertanian akan menjadi panduan untuk menentukan lokasi-lokasi strategis yang memerlukan pembangunan infrastruktur air.
Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan sektor pertanian dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada.
Dengan adanya keputusan ini, diharapkan proyek-proyek infrastruktur sumber daya air yang dikerjakan oleh Kementerian PU dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. (GIT)
Baca Juga: Kementerian PU Gandeng BPKP Kawal Perencanaan Program Kerja 2025
