Jalan merupakan salah satu infrastruktur paling vital dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan jalan yang baik tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Di Indonesia, jaringan jalan dibedakan berdasarkan status dan kewenangan pengelolaannya. Secara umum, jalan terbagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
Masing-masing memiliki fungsi, peran, serta pengelola yang berbeda. Berikut penjelasannya dikutip dari website BPJN Lampung, Selasa (6/1/2026).
Jalan Nasional
Jalan nasional adalah jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Di daerah, pengelolaan jalan nasional dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Fungsi utama jalan nasional antara lain:
- Menghubungkan antar ibu kota provinsi
- Menghubungkan kota-kota besar
- Menjadi akses menuju pelabuhan utama dan bandara nasional
- Mendukung distribusi barang dan jasa berskala nasional
- Menjadi bagian dari jaringan jalan tol nasional
Dari sisi karakteristik, jalan nasional umumnya memiliki volume lalu lintas yang tinggi dan berperan sebagai tulang punggung transportasi serta logistik nasional. Marka jalan nasional memiliki ciri khas berupa marka membujur berwarna putih dan kuning yang digunakan secara bersamaan.
Salah satu contoh jalan nasional adalah Jalan Lintas Sumatera. Di Provinsi Lampung, jalan nasional memegang peranan strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, yang menghubungkan Lampung dengan berbagai provinsi lainnya.
Jalan Provinsi
Jalan provinsi adalah jalan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan ini berfungsi menghubungkan wilayah-wilayah penting dalam satu provinsi.
Fungsi jalan provinsi meliputi:
- Menghubungkan antar kabupaten dan kota dalam satu provinsi
- Menghubungkan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi daerah
- Mendukung kelancaran transportasi regional
Secara umum, jalan provinsi memiliki skala pelayanan regional dan menjadi penghubung utama antarwilayah kabupaten/kota. Marka jalan provinsi menggunakan marka membujur berwarna putih, baik berupa garis putus-putus maupun garis utuh.
Contoh jalan provinsi di Lampung adalah ruas jalan yang menghubungkan Kota Bandar Lampung dengan Kota Metro melalui Metro Kibang.
Jalan Kabupaten/Kota
Jalan kabupaten/kota merupakan jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota. Jalan ini melayani kebutuhan transportasi masyarakat di tingkat lokal.
Fungsi jalan kabupaten/kota, antara lain:
- Menghubungkan pusat pemerintahan kabupaten/kota dengan kecamatan
- Menghubungkan antar kecamatan
- Mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehari-hari
Dari segi ciri, marka jalan kabupaten/kota sama dengan jalan provinsi, yaitu marka membujur berwarna putih. Namun, lebar jalan kabupaten/kota umumnya lebih kecil dan fungsinya lebih difokuskan pada mobilitas lokal. Contohnya adalah jalan penghubung antar kecamatan di wilayah kabupaten atau kota.
Peran BPJN Lampung dalam Pengelolaan Jalan Nasional
Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJN Lampung memiliki peran penting dalam perencanaan, pembangunan, preservasi, serta pengawasan jalan nasional di Provinsi Lampung.
BPJN Lampung terus berkomitmen menjaga agar kondisi jalan nasional tetap mantap, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung konektivitas wilayah, keselamatan pengguna jalan, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Memahami perbedaan antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota menjadi penting agar masyarakat mengetahui peran serta kewenangan masing-masing pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur jalan.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan jaringan jalan yang andal dan berkelanjutan. (CHI)
Baca Juga: Nataru 2025/2026, Pengguna Commuter Line Jabodetabek Naik 5,85 Persen
